Sangatta – Meskipun Kabupaten Kutai Timur (Kutim) telah menerima anggaran yang cukup besar dalam dua tahun terakhir, yakni APBD 2023 sebesar Rp9,7 triliun dan APBD 2024 yang mencapai Rp9,1 triliun, masalah penyerapan anggaran yang rendah tetap menjadi perhatian serius. Sisa Lebih Anggaran (Silpa) yang tidak terserap berpotensi tidak dimanfaatkan untuk pembangunan yang diperlukan.
Menanggapi hal ini, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim, Yan, meminta pemerintah segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap setiap proses pelaksanaan pembangunan. Ia mengingatkan bahwa meskipun anggaran besar telah disediakan, banyak pekerjaan yang menggunakan anggaran murni belum berjalan sesuai rencana, bahkan sudah memasuki pertengahan tahun.
“Sampai saat ini pekerjaan yang menggunakan anggaran murni juga belum berjalan semua, padahal ini sudah mau masuk pertengahan tahun,” ujar Yan.
Yan juga menekankan bahwa rendahnya penyerapan anggaran tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah, karena alokasi anggaran yang berasal dari dana bagi hasil pemerintah pusat biasanya diterima saat pembahasan anggaran perubahan.
Oleh karena itu, Yan menekankan pentingnya belajar dari kejadian ini dan mencari solusi untuk mencegah terulangnya masalah yang sama di masa mendatang. Ia juga meminta agar pemerintah segera mengambil langkah tegas untuk mengatasi masalah penyerapan anggaran yang rendah.
Kita harus belajar bersama atas kejadian ini, jangan sampai ini terus berulang. Kita juga harus segera mencari solusi untuk mengantisipasi masalah ini, dan secepatnya pemerintah juga harus mengambil langkah tegas,” pungkas Yan.
