Sangatta – Sampah terus menjadi masalah signifikan di Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Meskipun berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutim untuk menangani masalah ini, dampaknya belum terlihat signifikan.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim, Agusriansyah Ridwan, menilai bahwa masalah sampah harus ditangani dengan pendekatan yang matang dan berkelanjutan.
Menurutnya, berbagai skema penanganan sampah yang telah dicoba di Kutim belum membuahkan hasil yang diharapkan, meskipun telah ada kerjasama dengan korporasi.
“Cuma dari beberapa skema yang dicoba, belum ada yang sukses. Bahkan lahannya sudah ada kerjasama dengan korporasi tapi belum juga berhasil, ini butuh dipikirkan ulang,” kata Agusriansyah.
Dia menyarankan agar persoalan sampah dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan dilanjutkan ke Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan menetapkan target jangka panjang. Agusriansyah menegaskan bahwa penanganan sampah harus dilakukan dengan perencanaan yang lebih strategis dan tidak hanya dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga menjelaskan, persoalan sampah bukan barang baru di Kutim. Permasalahan ini sudah ada sejak dulu.
“Secara umum, kesalahan pembangunan ini tidak taat tata ruang dan tidak fokus. RPJMD kita harusnya sudah tidak membahas itu. Harusnya, lima tahun sejak Kutim berdiri, permasalahan sampah sudah tuntas dibahas, dan tak ada lagi masalah,” urai Agusriansyah.
Untuk itu, dia menyarankan agar dilakukan analisis sampah ditiap Kecamatan. Sampah-sampah itu dianalisis berapa jumlah organik dan non organik.
Dari hasil kajian itu ditentukanlah pola apa yang tepat untuk menangani permasalahan sampah. “Alhamdulillah kepemimpinan ini ada aksinya. Sudah ada polanya, yang belum ada itu tempat sampah yang representatif,” ujarnya.
“Karena memang belum ada TPA yang Representatif dan ini memang tidak dijadikan kebijakan yang fokus memang ditangani satu bidang, itu berat,” sambungnya.
Dia menyarankan agar dibuatkan satu bidang yang khusus menangani pengelolaan sampah. “Tidak bergabung dengan pertamanan dan kebersihan. Tapi ini harus dicek di dalam nomenklatur, boleh tidak buat UPT seperti itu,” tandasnya. (adv)
