SANGATTA – Program seragam gratis yang digulirkan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur kembali menjadi sorotan setelah ditemukan adanya ketimpangan pada realisasinya. Anggota DPRD Kutim, Akhmad Sulaiman, menilai bahwa bantuan empat pasang seragam beserta tas dan sepatu yang diberikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan belum menjangkau kebutuhan sekolah swasta serta sekolah yang berada di bawah naungan Kementerian Agama.
Menurut Sulaiman, para orang tua di sekolah swasta, MI, dan MTs masih terbebani pengeluaran karena harus membeli seragam identitas atau seragam khas sekolah masing masing yang tidak ditanggung oleh pemerintah daerah.
“Seragam kebesaran atau identitas khusus sekolah swasta maupun sekolah di bawah Kemenag ini memang belum terpenuhi oleh pemerintah. Ini menciptakan ketimpangan antara sekolah negeri dan swasta,” tegasnya.
Untuk mengatasi kondisi tersebut, Sulaiman telah mengajukan usulan resmi kepada Disdikbud Kutim agar program bantuan seragam dapat diperluas penerimanya. Ia menekankan bahwa status sekolah Kemenag sebagai instansi vertikal tidak boleh mengurangi perhatian pemerintah daerah terhadap siswanya. Menurutnya, perlakuan setara penting untuk menghindari kecemburuan sosial di kalangan masyarakat.
Sulaiman juga mengungkapkan bahwa pihak Disdikbud telah memberikan respons positif. Instansi tersebut berjanji menyiapkan anggaran khusus dalam APBD 2026 untuk mengakomodasi kebutuhan sekolah swasta, MTs, dan pesantren.
“Disdik sudah berjanji akan menganggarkan kebutuhan sekolah swasta, MTs, dan pesantren. Target saya, tahun 2026 program ini sudah bisa terealisasi untuk menghilangkan rasa ketidakadilan di masyarakat,” ujarnya.
Terkait mekanisme penyaluran bantuan, Sulaiman meminta agar pemerintah daerah fleksibel dan menyesuaikan kebutuhan riil masing masing sekolah. Ia tidak ingin seragam yang diberikan justru tidak terpakai karena tidak sesuai identitas sekolah.
“Mekanismenya harus diperhatikan, jangan sampai seragam yang diberikan tidak sesuai dengan identitas sekolah sehingga akhirnya tidak terpakai. Bantuan harus disesuaikan dengan kebutuhan riil mereka,” pungkasnya. (Adv)
