Anak Putus Sekolah di Kutim, Masalah Biaya Bukan Pemicu Utama

oleh -946 Dilihat
oleh
Wakil Bupati Kutai Timur Mahyunadi membahas solusi akses pendidikan anak putus sekolah
Wakil Bupati Kutai Timur Mahyunadi memaparkan strategi pembangunan asrama untuk mengatasi kendala akses pendidikan di wilayah terpencil, Sabtu (21/11/2026).

KUTIMPOST.COM, Sangatta – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) mengidentifikasi keterbatasan fasilitas dan sulitnya akses pendidikan sebagai faktor utama penyebab Anak Tidak Sekolah (ATS). Pemerintah daerah berharap pembangunan Sekolah Rakyat dapat menjadi solusi untuk mengatasi persoalan tersebut, terutama bagi anak-anak yang tinggal jauh dari fasilitas pendidikan.

Wakil Bupati Kutai Timur, Mahyunadi, mengatakan hasil pemetaan menunjukkan kasus anak tidak sekolah akibat keterbatasan ekonomi relatif sedikit. Sebagian besar persoalan justru berkaitan dengan belum meratanya fasilitas pendidikan di sejumlah wilayah.

Pernyataan tersebut disampaikan Mahyunadi kepada awak media setelah membuka Seminar Nasional Public Speaking di Ruang Meranti, Kantor Bupati Kutai Timur, Sabtu (21/11/2026).

“Sudah kita identifikasi masalahnya. Sangat sedikit anak tidak sekolah di Kutai Timur yang karena tidak ada biaya. Kebanyakan memang karena fasilitas yang kurang memadai,” ujar Mahyunadi.

Mahyunadi menjelaskan, salah satu persoalan yang ditemukan pemerintah daerah terjadi pada anak lulusan sekolah dasar (SD) yang kesulitan melanjutkan pendidikan ke jenjang sekolah menengah pertama (SMP).

Kondisi ini muncul karena sejumlah desa dan dusun belum memiliki fasilitas SMP. Akibatnya, anak-anak harus menempuh perjalanan jauh untuk mendapatkan pendidikan lanjutan.

Jarak tersebut juga menjadi pertimbangan bagi orang tua. Mereka kerap khawatir melepas anak berangkat sendiri ke sekolah. Sementara itu, mendampingi anak setiap hari bukan perkara mudah karena jarak tempuh yang cukup jauh.

Untuk mengatasi hambatan akses pendidikan, Pemkab Kutim berharap pembangunan Sekolah Rakyat dapat segera direalisasikan.

Fasilitas pendidikan yang dilengkapi asrama tersebut diharapkan mampu menampung anak-anak dari keluarga yang tinggal jauh dari sekolah. Dengan sistem berasrama, peserta didik dapat tinggal di lingkungan pendidikan sehingga tidak harus menempuh perjalanan jauh setiap hari.

Mahyunadi menegaskan, penanganan anak tidak sekolah harus mengacu pada kondisi nyata di lapangan. Karena itu, hasil identifikasi menjadi dasar penting bagi pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan pemerataan pendidikan.

Pemkab Kutim berharap peningkatan akses dan ketersediaan fasilitas pendidikan dapat membuka kesempatan lebih luas bagi anak-anak untuk melanjutkan sekolah.

Melalui pembangunan Sekolah Rakyat dan pemerataan sarana pendidikan, pemerintah daerah menargetkan hambatan geografis tidak lagi menjadi penghalang bagi anak-anak Kutai Timur untuk memperoleh pendidikan yang layak. (Adv)

No More Posts Available.

No more pages to load.