Sangatta – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Yan, mengungkapkan bahwa sebanyak 177 usulan telah diterima dari aspirasi masyarakat untuk rencana pembangunan pada tahun anggaran 2025. Namun, dari jumlah tersebut, 33 usulan tidak diterima oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kutim dengan berbagai alasan.
“Dari 177 usulan tersebut, ada 33 usulan yang tidak diterima oleh Bappeda dengan berbagai alasan, salah satunya terkait urgensinya. Dan yang paling banyak sektor Pertanian yang di tolak, meskipun kita yang turun ke lapangan dan melihat usulan itu penting, tapi mereka menganggap belum, ya sudah kita terima saja,” ujarnya.
Menurutnya, meskipun usulan-usulan pertanian tersebut dianggap penting oleh DPRD karena telah diturunkan langsung ke lapangan, Bappeda menilai beberapa usulan tersebut belum mendesak untuk direalisasikan.
Yan menjelaskan bahwa usulan terbanyak yang masuk adalah terkait infrastruktur, khususnya di Daerah Pemilihan (Dapil) tempatnya bertugas. Usulan lainnya mencakup sektor pertanian, perkebunan, pengembangan budaya, serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
“Terutama di Dapil saya, rata-rata peningkatan jalan, semenisasi, termasuk usulan jalan usaha tani dan pembuatan parit,” sambungnya.
Sebagai anggota DPRD, Yan menegaskan bahwa dia tidak pernah menolak usulan dari masyarakat, bahkan jika aspirasi tersebut berasal dari luar dapilnya. Menurutnya, tugas DPRD adalah menampung dan memperjuangkan aspirasi rakyat hingga dapat direalisasikan, selama hal tersebut tidak bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
“Kalau saya berfikir, kami kan wakil rakyat yang mempunyai tugas menampung aspirasi dan menjadi kepanjangan tangan rakyat. Jadi, apapun yang disampaikan harus kita terima, dan coba kita akomodir. Selama itu tidak bertentangan dengan aturan dan perundang-undangan, kenapa tidak,” pungkas Yan. (Adv)
