Sangatta – Anggota DPRD Kutai Timur, Pandi Widiarto, menegaskan perlunya langkah-langkah khusus untuk menghadapi potensi penurunan APBD pada tahun 2026. Ia menyebut pembangunan Kutai Timur tidak boleh terhambat, meski kondisi anggaran mengalami penurunan cukup signifikan.
“Pemerintah sudah menyampaikan gambaran APBD yang kemungkinan turun. Ini harus disikapi dengan strategi yang matang, baik di Banggar maupun eksekutif,” kata Pandi ditemui usai rapat.
Menurutnya, DPRD siap menyusun berbagai opsi kebijakan, termasuk kemungkinan mendorong pemerintah pusat untuk melakukan penyesuaian aturan pendanaan daerah.
“Kita harus siapkan semua kemungkinan, termasuk opsi ke pusat. Yang terpenting, pembangunan infrastruktur jangan sampai berhenti,” katanya.
Pandi menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur, terutama yang menopang ekonomi masyarakat desa dan kecamatan, harus dipertahankan.
“Ekonomi harus tetap bergerak. Infrastruktur itu fondasinya. Kita bicara konektivitas, pemerataan, dan peningkatan ekonomi desa. Itu tidak boleh terputus,” jelasnya.
Menanggapi kelanjutan Multi Years Contract (MYC), Pandi mengatakan DPRD masih akan mengkaji kelayakannya.
“Kalau memang dimungkinkan dijalankan, kita bahas. Tapi harus punya strategi khusus. Jangan sampai MYC justru membebani APBD di tengah situasi menurun,” ucapnya.
Pandi menegaskan bahwa pemerintah harus mulai mengurangi kegiatan-kegiatan yang tidak penting, termasuk anggaran seremonial.
“Dengan APBD yang turun, kita harus lebih efisien. Jangan lagi ada anggaran yang sifatnya hura-hura. Fokus pada yang penting: pembangunan, kinerja pegawai, dan pelayanan publik,” tandasnya.
Terkait persoalan jam kerja OPA yang menjadi keluhan pekerja, Pandi menyebut masih menunggu informasi resmi dari komisi terkait.
“Nanti saya koordinasikan. Kalau itu tidak masuk dalam perjanjian kerja atau SKB, ya harus dievaluasi. DPRD tentu akan ikut mengawasi,” kata Pandi. (Adv)
