Sangatta – Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman, mengungkapkan apresiasinya terhadap rekomendasi yang disampaikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur mengenai Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Kabupaten Kutim tahun anggaran 2023. Pernyataan ini disampaikan dalam Sidang Paripurna ke-24 yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD pada Selasa, 14 Mei 2024.
“Kami berterima kasih karena ini merupakan salah satu aspek penting dari tugas DPRD dalam melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Daerah di lapangan,” ujar Bupati.
Ardiansyah menekankan bahwa rekomendasi yang disampaikan oleh DPRD merupakan bagian penting dari fungsi pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Daerah. Meskipun 16 rekomendasi yang diberikan bersifat normatif, Pemerintah Daerah berkomitmen untuk segera menindaklanjuti dan melakukan perbaikan yang diperlukan.
Salah satunya adalah dengan memerintahkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk segera mengoordinasikan temuan-temuan fakta di lapangan yang diidentifikasi oleh Tim Panitia Khusus (Pansus) LKPJ terkait dengan program pembangunan yang sedang berjalan.
“Rekomendasi ini ditujukan untuk tahun yang akan datang, dan saya mengajak rekan media untuk ikut melakukan pengecekan di lapangan. Beberapa rekomendasi telah kami kerjakan pada tahun ini, namun masih ada beberapa hal seperti pelaksanaan program Multiyears yang belum optimal,” tambah Bupati.
Dalam paparan rekomendasi yang disampaikan oleh Ketua Pansus LKPJ, Hepnie Hermasnyah, terdapat catatan terkait tujuan pembangunan yang belum memenuhi standar pelayanan minimal. Ardiansyah menegaskan bahwa Sidang Paripurna tersebut memberikan legitimasi terhadap kinerja DPRD sebagai lembaga pengawas kinerja pemerintah daerah.
“Mengenai perjalanan, kami memastikan setiap Dinas telah mempersiapkan segala sesuatunya. Terkadang, kami dihadapkan pada undangan yang mendesak baik dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi yang tidak termasuk dalam jadwal kami. Namun, kami harus siap menghadapinya untuk menghindari masalah yang mungkin timbul. Jika tidak terpakai, undangan tersebut akan kami kembalikan,” jelasnya.
Bupati Ardiansyah Sulaiman menegaskan komitmennya untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan dan implementasi program pembangunan di Kutai Timur, dengan mengambil langkah-langkah konkret berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh DPRD dan stakeholder terkait lainnya. (Adv)
