Sangatta – Sejumlah perangkat daerah di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mengeluhkan kendala teknis pada sistem online yang digunakan dalam pengelolaan anggaran.
Meskipun dirancang untuk mempercepat proses, sistem ini justru sering kali terhambat masalah teknis, yang pada gilirannya memperlambat realisasi anggaran dan pelaksanaan program kerja. Keluhan tersebut muncul seiring dengan sorotan terhadap kinerja realisasi anggaran di Kutim.
Kepala Bagian Pembangunan Kabupaten Kutai Timur, Bowo Asmoro, menjelaskan bahwa Pemkab Kutim membagi perangkat daerah berdasarkan zona hijau, kuning, dan merah, yang menggambarkan persentase realisasi anggaran.
“Zona merah diberikan kepada perangkat daerah yang realisasi anggarannya masih jauh tertinggal dari target, sementara zona hijau menunjukkan perangkat yang sudah hampir mencapai target anggaran mereka,” ungkap Bowo.
Bowo mengakui bahwa sistem online yang diharapkan dapat mempercepat proses pengelolaan anggaran justru menghadapi berbagai hambatan teknis, terutama di Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
“Sistem yang kami gunakan sebenarnya sudah cukup baik, jika tidak ada kendala. Namun, pada praktiknya banyak hambatan teknis yang memperlambat realisasi anggaran,” ujarnya.
Hambatan dalam sistem ini menyebabkan beberapa perangkat daerah tidak dapat merealisasikan anggaran meskipun pembayaran sudah siap dilakukan.
“Masalah utama yang kami temui adalah SIPD sering kali macet, yang menghambat perangkat daerah untuk mencairkan pembayaran, padahal tahapan lainnya sudah diselesaikan,” tambahnya.
Hal ini tentu menghambat pelaksanaan program kerja di lapangan dan menambah tantangan dalam pencapaian target pembangunan daerah. (Adv)
