ANGATTA – Pembahasan rencana multiyears contract 2026 sampai 2028 kembali memunculkan kritik dari DPRD Kutai Timur. Wakil Ketua Komisi C, Bachok Riandi, dengan tegas menyampaikan keberatannya atas usulan proyek MYC yang dinilainya tidak mencerminkan pemerataan pembangunan. Legislator asal Dapil IV itu menilai pemerintah daerah tidak mempertimbangkan kebutuhan mendesak masyarakat di wilayah hulu Kutai Timur.
Dalam rapat gabungan bersama Dinas PUPR dan Bappeda, Bachok mempersoalkan tidak masuknya satu pun proyek prioritas untuk wilayah Muara Wahau, Kombeng, dan Telen dalam draf MYC. Padahal, menurutnya, daerah hulu selama ini sangat bergantung pada infrastruktur dasar untuk membuka konektivitas.
“Ini program pemerintah, kita hargai. Tapi kajiannya harus benar. Jangan sampai hanya satu dua wilayah yang masuk, sementara hulu Kutim tidak kebagian,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa sebelumnya sudah ada rencana MYC untuk Wahau dan Kombeng, tetapi rencana itu berhenti tanpa kejelasan. Ia juga menyoroti Jembatan Telen yang mendapat alokasi Rp12 miliar pada perubahan anggaran tahun ini namun tidak berlanjut dalam MYC. Hal serupa terjadi pada Jembatan Mara Haloq yang juga belum masuk daftar prioritas pemerintah.
Menurutnya, pemerintah harus melihat persoalan ini secara jernih. Serapan anggaran tahun 2025 yang belum maksimal menjadi indikator bahwa penetapan proyek multiyears tidak boleh dilakukan secara tergesa gesa. Tanpa kajian matang, proyek berpotensi terbengkalai dan menimbulkan ketimpangan pembangunan.
Bachok juga menyoroti masalah transparansi proyek fisik di lapangan. Ia menegaskan seluruh kegiatan wajib memasang papan nama proyek agar masyarakat mengetahui penggunaan anggaran daerah.
Ia menyampaikan bahwa masyarakat Dapil IV sudah lama menunggu pemerataan pembangunan yang konkret, terutama Jembatan Telen yang dianggap sebagai infrastruktur penting untuk membuka akses ekonomi wilayah hulu.
Sebagai representasi masyarakat Muara Wahau, Kombeng, dan Telen, ia meminta pemerintah memasukkan kebutuhan hulu Kutai Timur ke dalam daftar prioritas MYC agar pembangunan daerah berjalan lebih adil dan merata. (Adv)
