SANGATTA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kutai Timur menegaskan komitmennya untuk terus mengawasi realisasi seluruh program pembangunan daerah, termasuk pelaksanaan Dana RT sebesar Rp250 juta per Rukun Tetangga yang menjadi bagian dari 50 program unggulan bupati. Ketua Komisi C DPRD Kutim, Ardiansyah, memastikan bahwa semua program tersebut wajib diawasi agar pelaksanaannya sesuai aturan.
“Semua program pembangunan, termasuk 50 program unggulan bupati seperti Dana RT Rp250 juta, wajib diawasi pelaksanaannya. Aturan pelaksanaannya pun sudah jelas tertuang dalam Peraturan Bupati,” ujarnya.
Ardiansyah mengakui masih ada ketimpangan di lapangan. Beberapa RT sudah menjalankan program, sementara sebagian lainnya belum mendapat kepastian. “Bagi yang belum berjalan sebagaimana mestinya, wajib kami tegur,” tegasnya.
Ia menanggapi munculnya protes terkait peran pemerintah desa dalam pengelolaan dana tersebut. Menurutnya, desa memang memiliki peran sesuai regulasi, tetapi pelaksanaan program wajib melibatkan RT. Persoalan muncul ketika RT tidak dilibatkan sejak tahap awal penyusunan kegiatan.
“Meskipun Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan berasal dari desa, pelaksanaannya harus diserahkan kepada RT untuk dikelola. Video protes yang beredar menunjukkan RT tidak dilibatkan sama sekali, dan itulah yang banyak terjadi saat ini. Hal ini akan segera kami luruskan,” jelasnya.
Ardiansyah menegaskan kembali bahwa RT adalah pihak yang paling memahami kondisi wilayah dan kebutuhan masyarakatnya. Oleh karena itu, keterlibatan mereka dalam seluruh proses pelaksanaan dana tersebut bersifat wajib.
“Untuk Dana RT ini, PPTK ada di desa, namun RT yang membuat usulan dan mengerjakannya, sementara desa mengawasi. Jika ternyata dalam pelaksanaannya RT masih tidak dilibatkan, maka DPRD akan memanggil pihak desa. Aturannya sudah sangat jelas di Perbup,” pungkasnya. (Adv)
