Finalisasi Hasil Kerja Pansus Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023, Serapan Minim Dibahas

oleh -805 views
Anggota DPRD Kutim, David Rante.

Sangatta – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim), David Rante, menegaskan bahwa penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kutai Timur masih lambat. Hal ini diungkapkannya setelah menghadiri rapat finalisasi hasil kerja Panitia Khusus terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023.

Rapat DPRD Kabupaten Kutai Timur ini dilaksanakan di ruang hearing kantor DPRD Kutim, Kamis (11/7/2024).

David menyatakan bahwa penyerapan anggaran seringkali terkesan tergesa-gesa di akhir tahun.

“Pembahasan pertama APBD terkesan lambat sehingga memang pas akhir tahun itu terkesan buru-buru sehingga memang banyak yang tidak terserap dengan baik,” kata David Rante kepada awak media.

Dia menjelaskan keterlambatan realisasi APBD ini disebabkan proses pelaksanaannya yang belum maksimal hingga hal itu menimbulkan keterlambatan pada penyerapannya.

Baca Juga :  Rakor Pengendalian Inflasi d Kutim, PD Terkait Susun Program Kegiatan

“Terkendala di proses pelaksanaannya karena kan kalau diliat, sekarang kan bisa dilakukan lewat online juga agar bisa lebih meminimalisir masalah tapi saya tidak tahu pasti juga apakah masalahnya dari sisi SDM atau sistem,” tutur David.

Selain itu, David juga mengatakan proses tender juga sedikit banyak berpengaruh pada teknis penyerapan APBD.

“APBD itu kan mencakup keseluruhan jadi kalau soal proses tender itu teknis cuman soal pelaksanaan seperti pihak ketiga ada kontrak lama pekerjaan dan seterusnya tapi yang lain seperti silpa dibeberapa SKPD tidak terlaksana sesuai perencanaan contohnya anggaran untuk penambahan jumlah SDM,” jelas David.

Baca Juga :  Kadisdik Akan Tuntaskan Dua Permasalahan Dunia Pendidikan di Kutim

Menurut David, hal itu tidak terealisasi karena kuotanya tidak terpenuhi misalnya P3K yang tidak mencapai target.

“Ditargetkan umpama di tahun 2023 itu targetnya seribuan tapi yang ada itu cuma enam ratus misalnya jadi otomastis ada silpa kalau tidak sesuai target,” ucap David.

Lebih lanjut David juga mengatakan begitupun juga soal hutang yang ada karena tenggat waktu dan juga berkaitan dengan jumlah SDM yang ada.

“Karena memang terbatas yah ada system yang memang dibangun untuk menginput data itu tidak lebih dari ditargetkan itu juga menjadi kendala harusnya kan sedapatnya itu dibuka supaya di setiap skpd itu bisa lebih,” tandasnya. (adv)

Baca terus artikel kami di GoogleNews

No More Posts Available.

No more pages to load.