Sangatta – Dalam rapat paripurna ke-20 yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Kutim, perwakilan Fraksi Keadilan Sejahtera (PKS), Syaiful Bakhri, menekankan pentingnya pengoptimalan pendapatan daerah serta pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk meningkatkan pelayanan dasar bagi masyarakat Kutai Timur (Kutim). Syaiful mengungkapkan bahwa estimasi pendapatan daerah Kabupaten Kutim untuk tahun 2025 mencapai Rp 11,151 triliun.
Dalam paparannya, Syaiful menjelaskan rincian sumber pendapatan daerah Kutim, yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 358,388 miliar, pendapatan transfer sebesar Rp 10,245 triliun, dan pendapatan lain-lain yang sah sebesar Rp 547,795 miliar.
“Saya rasa pendapatan asli daerah ini masih dapat ditingkatkan lebih lagi,” ujar Syaiful, Jumat (22/11/2024).
Ia menekankan bahwa peningkatan PAD dapat dilakukan dengan menggali lebih banyak potensi sumber pendapatan yang belum optimal, seperti memperluas basis pajak daerah, terutama dari sektor izin usaha, serta memaksimalkan retribusi yang masih belum terkelola dengan baik.
Syaiful juga mengingatkan pentingnya pemanfaatan APBD yang tersedia untuk kepentingan masyarakat, khususnya dalam sektor pelayanan dasar. “Pelayanan mendasar bagi kebutuhan utama masyarakat Kutai Timur harus menjadi perhatian utama,” katanya.
Selain itu, Syaiful menyoroti pentingnya pembangunan infrastruktur penunjang untuk mendukung perkembangan ekonomi, khususnya ekonomi kerakyatan. Ia berharap program-program yang direncanakan dapat dilaksanakan dengan lancar, sehingga dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dan mengurangi risiko Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa).
Dengan alokasi anggaran yang cukup tinggi, Syaiful berharap bahwa pengelolaan APBD dapat direalisasikan dengan tepat sasaran, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kutim secara nyata.
“Kami ingin melihat hasil nyata dari setiap alokasi anggaran yang ada, sehingga masyarakat merasakan manfaatnya,” pungkasnya. (Adv)
