SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menggelar rapat finalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Murni Tahun 2026 yang sekaligus menetapkan Nota Kesepahaman atau MoU terkait pelaksanaan proyek multiyears untuk periode 2026 hingga 2028. Pertemuan tersebut berlangsung intens dan menjadi agenda penentu arah kebijakan pembangunan Kutai Timur tahun mendatang.
Anggota DPRD Kutai Timur, Akbar Tanjung, menyebut bahwa rapat tersebut secara khusus diarahkan untuk merampungkan postur APBD dan menegaskan komitmen terhadap program infrastruktur strategis.
“Rapat dilakukan untuk finalisasi APBD Kutim tahun 2026 serta MoU proyek MYC tahun 2026 2028,” ujarnya.
Meski belum membeberkan daftar lengkap proyek multiyears, Akbar menegaskan bahwa fokus utamanya masih pada pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan instalasi pengolahan air bersih. Menurutnya, kebutuhan tersebut masih menjadi prioritas utama di berbagai wilayah, termasuk di daerah pemilihannya, Dapil III.
“MYC kita masih fokus di situ karena itu bersifat fundamental dan harus dikejar. Termasuk di Dapil saya, infrastruktur itu yang paling dibutuhkan,” jelasnya.
Akbar juga menyinggung persoalan kelistrikan yang masih menyisakan 13 desa belum teraliri listrik dari total 141 desa di Kutim. Ia berharap kekurangan jaringan listrik tersebut dapat dikejar pada APBD Perubahan, meski kewenangan kelistrikan tetap berada di tangan pemerintah pusat melalui PLN.
Sementara untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan pertanian, Akbar memastikan alokasi anggarannya sudah mengikuti ketentuan mandatory spending.
“Misalnya untuk pendidikan itu jelas 20 persen dari APBD. Kesehatan 10 persen, dan Alokasi Dana Desa 10 persen. Karena ini urusan wajib anggarannya sudah ditentukan persentasenya mengikuti aturan,” pungkasnya. (Adv)
