SANGATTA, KutimPost.com. – Setelah sertijab Kajari kutim dari Setiyowati, SH.MH ke Hendriyadi W. Putro. Ketua DPRD Kutim berharap, Kejari Kutim bisa bersinergi dengan Pemkab Kutim dan DPRD Kutai Timur untuk inventarisasi aset – aset milik pemkab Kutim dan pendampingan hukum perdata serta tata usaha negara
Ketua DPRD Kutim, Joni S.sos mengatakan inventarisasi aset ini kedepannya sangat berguna bagi pembangunan Kutai Timur yang tersistematis, Sebab tanpa adanya inventarisasi aset yang jelas maka pembangunan akan berjalan lamban bahkan dapat merugikan daerah.
“Peran serta Kejari Kutim dalam inventarisasi aset Pemkab Kutim ini sangatlah penting,apalagi inventarisasi aset ini sangat berguna untuk mendukung pembangunan daerah yang terintegrasi, Jika tidak maka ini akan menyulitkan pembangunan daerah kita sendiri,” Kata Joni ( 4/3/2021 )
Tujuan menggandeng Kejari dalam inventarisasi aset milik Pemkab Kutim sendiri menurut Joni selaku Ketua DPRD Kutim sekaligus politisi PPP Kutim untuk terhindar dari persoalan hukum dan untuk mengakuratkan pelaksanaan pencatatan semua barang milik daerah yang digunakan serta di kuasai oleh pemerintah daerah sesuai dengan kondisi di lapangan.
Joni menegaskan, persoalan aset ini memang sudah lama menjadi persoalan bagi pemerintah daerah
Tidak mudah menginventarisasi aset, Apalagi jika aset milik pemerintah daerah itu berada di luar Kutai Timur, diperlukan ketegasan dan keberanian untuk bersikap.
“Makanya saya sangat berharap kepada Kejari Kutim yang baru untuk bersama eksekutif, legislatif dan unsur yudikatif untuk merapikan, Menata dan membereskan masalah aset milik Pemkab Kutim, Apakah aset itu berada di dalam Kutim atau berada di luar Kutim, Memang perlu ketegasan dan keberanian untuk mengatasi masalah ini,” tegas Joni.
Selain itu, Joni berharap permasalahan aset- aset Perusda dan BUMND milik Kutai Timur juga bisa terselesaikan dengan baik dengan adanya sinergisitas dengan Kejari guna mendapatkan data dan solusi hukum dari permasalahan aset-aset milik Perusda dan BUMND Kutai Timur.
“Apalagi Perusda dan BUMND Kutai Timur juga memiliki banyak aset, Ini kan juga penting untuk di inventarisir dan di review karena menjadi sebagai salah satu hal yang perlu diperhatikan secara khusus oleh penyelenggara pemerintahan di Kutai Timur, Maka dari itu semua pihak perlu bekerjasama dan mendengarkan saran secara hukum dari pihak Kejari agar kedepannya tidak timbul masalah,” Harap Joni. (Adv)
