KUTIMPOST.COM, Sangatta– Ketua DPRD Kutim Ungkap Masih Mencari Solusi Terkait Proyek MYC Pelabuhan Kenyamukan. Ketua DPRD Kutim, Joni, mengakui belum mengetahui secara pasti besaran silpa pembayaran pembangunan Pelabuhan Kenyamukan tahun 2023.
Ia menerangkan jika terdapat silpa dalam proyek tersebut, kemungkinan besar dana tersebut tidak dapat dicairkan lagi. Hal ini dikarenakan adanya ketentuan pembayaran yang telah disepakati antara pemerintah dan DPRD melalui nota kesepahaman.
“Kalau memang pembayaran tidak sesuai progres, mungkin tidak bisa cair lagi anggaran tahun lalu itu. Karena pembayaran itu kan besarnya sudah ditentukan dalam nota kesepahaman dengan pemerintah. Kalau tidak cair, mungkin tidak bisa lagi dianggarkan itu,” ucap Joni, pada Rabu (8/5/2024).
Ia melanjutkan, jika pekerjaan yang dilakukan melebihi progres keuangan atau pembayaran yang telah dilakukan oleh instansi terkait, dalam hal ini Dinas Perhubungan, maka hal tersebut akan menjadi utang bagi pemerintah.
Namun, jika progres pekerjaan melebihi pembayaran yang telah dilakukan, hal tersebut akan menjadi utang pemerintah.
“Ini masalah teknis pembayaran, kita tidak tau,” ujarnya.
Adapun besaran anggaran untuk proyek pembangunan Pelabuhan Sangatta senilai Rp120 miliar. Dari total tersebut, Rp115 miliar dialokasikan untuk anggaran fisik, Rp3,5 miliar untuk anggaran non fisik konsultan, dan Rp800 juta untuk anggaran operasional.
Berdasarkan kontrak fisik, nilai proyek turun menjadi Rp113 miliar, sehingga anggaran yang disiapkan untuk tahun 2023 adalah Rp67 miliar. Namun, realisasinya hanya untuk uang muka dan pembayaran 7 persen progres fisik dengan nilai total Rp23 miliar.
Saat ini, DPRD Kutim masih mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan silpa ini. Belum diketahui secara pasti bagaimana kelanjutan proyek pembangunan Pelabuhan Kenyamukan. Dikhawatirkan, silpa yang ada akan hangus dan menghambat penyelesaian proyek tepat waktu. (Adv)
