Sangatta – Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Hepnie Armansyah, mengungkapkan keprihatinannya terkait lambatnya kemajuan dua proyek Multi Years Contract (MYC) yang ditargetkan pemerintah daerah.
Proyek-proyek tersebut, yakni pembangunan Pasar dan Masjid At-Taubah di Sangatta Selatan, hingga kini belum menunjukkan progres signifikan seperti yang diharapkan.
“Apa yang disampaikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) bahwa tahun ini target anggaran terserap. Memang terserap, tapi kan MYC kan 2 tahun pekerjaannya, tahun lalu kan tidak terserap,” ucap Hepnie Armansyah saat ditemui awak media di Kantor DPRD Kutim, Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi, Sangatta, Kutim, Kamis (13/06/2024).
Hepnie menambahkan bahwa pihaknya telah berulang kali memanggil Kepala Dinas PUPR Kutim, Muhammad Muhir, untuk memberikan penjelasan mengenai progres MYC. Namun, Kepala Dinas tersebut tidak pernah hadir dengan berbagai alasan.
“Alasan terakhir bilangnya sakit, pembahasan LKPJ Bupati Kutim 2023 tidak hadir juga karena ada acara lain. Pokoknya Kadis PU tidak pernah muncul lagi batang hidungnya di Kantor DPRD ini kalau dipanggil,” ungkapnya.
Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut menyatakan keraguannya bahwa Kepala Dinas PUPR akan hadir dalam agenda pembahasan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bupati Kutim yang akan datang. Ia menegaskan bahwa banyak legislator lainnya juga memiliki pertanyaan terkait progres MYC.
“Nanti ini pembahasan LPJ, kan biasanya dipanggil juga Dinas PU, enggak bakal datang juga dia itu. Intinya lebih susah datangkan Kadis PU ke DPRD, daripada pejabat lainnya,” pungkasnya. (Adv)
