SANGATTA – Keterbatasan akses Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di wilayah pedalaman Kutai Timur kembali menjadi sorotan setelah Komisi B DPRD Kutim menilai distribusi saat ini tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Anggota Komisi B, Riduan, menegaskan bahwa situasi di hulu semakin terjepit karena hanya ada satu SPBU di Muara Bengkal yang harus melayani lima kecamatan sekaligus.
Lima wilayah tersebut meliputi Muara Bengkal, Muara Ancalong, Long Mesangat, Busang, dan Batu Ampar. Dengan cakupan seluas itu, beban pelayanan SPBU dinilai jauh melampaui kapasitas ideal. Kondisi ini disampaikan Riduan seusai menghadiri Rapat Kerja Komisi B yang melibatkan sejumlah OPD, perwakilan SPBU, jajaran Forkopimda, dan pihak Pertamina. Rapat digelar untuk membahas pendistribusian BBM bersubsidi bagi nelayan dan petani, serta percepatan implementasi aplikasi XSTAR yang akan diberlakukan serentak di Kutim.
Riduan yang berasal dari Dapil Muara Bengkal mendesak pemerintah daerah dan Pertamina untuk segera menambah kuota BBM bagi wilayah hulu. Ia menilai kebutuhan masyarakat tidak akan pernah terpenuhi jika pasokan tetap seperti sekarang.
“Cobalah bayangkan, satu SPBU di Muara Bengkal harus melayani lima wilayah kecamatan. Sementara mayoritas penduduknya adalah petani dan nelayan, ini belum termasuk kebutuhan mobilitas warga lainnya,” kata Riduan.
Ia juga mengungkapkan bahwa kondisi semakin berat karena kendaraan dari luar daerah, seperti Samarinda dan Sangatta, turut mengisi BBM di SPBU Muara Bengkal. Lonjakan permintaan membuat pasokan habis dalam hitungan menit.
“Begitu truk tangki pembawa pasokan tiba, BBM langsung habis karena antrean masyarakat sudah menanti,” tutupnya.
DPRD berharap pemerintah daerah dapat berkoordinasi lebih intensif dengan Pertamina demi memastikan wilayah pedalaman Kutim tidak terus mengalami kelangkaan BBM yang berdampak pada aktivitas ekonomi masyarakat. (Adv)
