SANGATTA – Meski seluruh honorer telah diangkat menjadi PPPK dan kebutuhan aparatur dinilai memadai, bukan berarti Kutai Timur menutup pintu rekrutmen ASN. Kepala BKPSDM Kutim Misliansyah menyebut rekrutmen CPNS tetap dibutuhkan sebagai proses regenerasi setiap tahun.
Setiap ada pegawai yang pensiun, pemerintah daerah wajib mengantisipasi kekosongan layanan pada sektor strategis. Tahun ini saja lebih dari seratus ASN Kutim memasuki purnatugas sehingga diperlukan penambahan pegawai baru dengan kompetensi yang sesuai.
“Idealnya, jumlah formasi CPNS mengikuti jumlah pegawai yang pensiun. Jika seratus lebih yang pensiun, maka secara kebutuhan kita juga perlu menyiapkan formasi yang sepadan,” jelasnya.
Namun, rekrutmen CPNS bukan kebijakan yang dapat diputuskan langsung oleh daerah. Pemkab Kutim masih menunggu arahan teknis dari Kementerian PAN-RB dan mekanisme formasi nasional. Pemerintah daerah akan mengajukan usulan berdasarkan hasil Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) yang telah ditetapkan.
“Kalau Menpan-RB membuka formasi CPNS, kami siap. Tahun 2026 sangat mungkin ada seleksi CPNS di Kutai Timur, dan tentu disesuaikan dengan kebutuhan daerah,” lanjut Misliansyah.
Dengan skema baru yang tak lagi memberi ruang bagi honorer, jalur ASN kini sepenuhnya ditempuh melalui dua mekanisme: CPNS dan PPPK. Pemerintah berharap sistem ini mampu memperkuat kualitas pelayanan melalui pegawai yang benar-benar melewati proses seleksi berbasis kompetensi.
Langkah ini sekaligus memastikan keberlanjutan fungsi pemerintahan tetap terjaga dari tahun ke tahun. Pemerintah menegaskan orientasi pembangunan sumber daya aparatur kini bergerak pada kualitas dan profesionalisme yang terukur, bukan sekadar penambahan jumlah pegawai. (ADV)
