KUTIMPOST.COM, Sangatta – Fraksi Demokrat DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim) pertanyakan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kutim dalam pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023.
Ini disampaikan langsung Anggota Fraksi Demokrat Muhammad Amin di Rapat Paripurna ke-27. Ia memberikan beberapa catatan kritis dan saran untuk perbaikan pengelolaan anggaran di masa mendatang.
Mohammad Amin menyoroti realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun anggaran 2023 yang mencapai Rp352,46 miliar atau 44,76% dari target Rp787,53 miliar. Menurutnya, angka ini masih kurang maksimal mengingat banyaknya kebutuhan dasar masyarakat yang belum terpenuhi.
“Realisasi pendapatan daerah tersebut tetap perlu diapresiasi, namun publik perlu tahu apakah peningkatan PAD ini didominasi oleh kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau faktor lainnya,” ucap Amin, Kamis (13/6/2024).
Ia juga mempertanyakan apakah seluruh BUMD dan Perusda di Kabupaten Kutai Timur telah beroperasi secara optimal sehingga dapat meningkatkan PAD secara signifikan.
“Jangan sampai kita bergantung pada sektor tertentu saja,” tambahnya.
Fraksi Demokrat mengapresiasi peningkatan pendapatan daerah dan berharap realisasi belanja daerah dapat meningkat lebih besar lagi. Tahun anggaran 2023 mencatat realisasi belanja sebesar Rp7,54 triliun atau 84,18% dari anggaran sebesar Rp8,96 triliun.
“Dengan meningkatnya realisasi pendapatan dan belanja daerah, seharusnya pelayanan pemerintah menjadi lebih efektif dan efisien, terutama dalam program yang terkait dengan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pembangunan,” kata Amin.
Amin juga memuji persentase realisasi belanja transfer yang mencapai Rp811,45 miliar atau 98,36% dari anggaran sebesar Rp824,94 miliar.
“Ini merupakan indikasi positif bahwa Pemerintah Kabupaten Kutai Timur serius dalam mempercepat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di desa,” ujarnya.
Menutup pandangannya, Amin menegaskan bahwa Fraksi Demokrat berharap program pemerintah Kabupaten Kutai Timur ke depan lebih fokus, efisien, dan memperhatikan kebutuhan mendasar masyarakat.
“Terutama dalam hal infrastruktur seperti akses jalan darat, pelabuhan laut dan udara, serta jaringan internet hingga ke pelosok desa,” pungkasnya. (Adv)
