Sangatta – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) terus memantau realisasi anggaran melalui Rapat Pimpinan (Radalog) yang dipimpin langsung oleh Pj Bupati Agus Hari Kusuma. Rapat ini bertujuan untuk mengevaluasi kendala yang dihadapi oleh perangkat daerah dalam pencapaian target anggaran, terutama bagi mereka yang berada dalam zona merah atau tertinggal dalam realisasi anggaran.
Evaluasi melalui Radalog ini dianggap penting untuk mengidentifikasi berbagai hambatan yang menghalangi pencapaian target anggaran dan memastikan proses administrasi berjalan dengan lancar.
Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Kabupaten Kutim, Insan Bowo Asmoro, mengungkapkan bahwa salah satu tantangan utama dalam realisasi anggaran saat ini adalah masalah teknis yang terjadi pada sistem online yang digunakan.
“Sesuai arahan Pak Pj Bupati, kita harus terus melakukan evaluasi melalui Radalog. Rapat ini jadi kesempatan untuk mengidentifikasi apa saja kendala yang dihadapi perangkat daerah dalam pelaksanaan anggaran,” ujar Bowo.
Bowo menjelaskan bahwa salah satu masalah utama yang sering terjadi adalah terkait dengan Sistem Penatausahaan Daerah (SPD), yang digunakan untuk memastikan kelancaran proses administrasi keuangan daerah. Kendala teknis pada sistem ini sering menyebabkan keterlambatan dalam pencairan anggaran.
“Di lapangan, banyak perangkat daerah yang sebenarnya sudah siap melakukan pembayaran, namun prosesnya tertunda karena SPD mengalami masalah teknis,” jelasnya.
Akibatnya, beberapa perangkat daerah yang sudah siap mencairkan anggaran terhambat karena sistem yang bermasalah, sehingga realisasi anggaran tidak seimbang.
“Pembayaran tertunda meskipun anggaran sudah tersedia. Hal ini menyebabkan beberapa perangkat daerah masuk dalam zona merah karena realisasi anggaran menjadi lambat,” tambah Bowo.
Pemerintah Kutim berkomitmen untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan agar kendala-kendala teknis ini dapat diatasi dan pencairan anggaran dapat berjalan lebih lancar. (Adv)
