KUTIMPOST.COM, Sangatta – Pemkab Kutai Timur Larang Perjalanan Dinas ke Luar Daerah hingga 15 Desember 2023. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) mengeluarkan kebijakan tegas terkait larangan perjalanan dinas ke luar daerah bagi Kepala Perangkat Daerah (PD) hingga 15 Desember 2023.
Wakil Bupati Kasmidi Bulang menegaskan hal tersebut setelah memimpin Rapat Pengendalian Operasional Kegiatan (Radalok) di Ruang Akasia Gedung Serba Guna (GSG), Kawasan Bukit Pelangi Sangatta, Senin (20/11/2023) sore.
“Ini menjadi bentuk penegasan, kepada setiap Kepala Perangkat Daerah (PD) agar saat ini fokus mengejar realisai anggaran dan kegiatan jelang akhir tahun yang masih belum optimal,” ujarnya.
Larangan ini tidak hanya berlaku bagi Kepala PD, tetapi juga untuk setiap Panitia Pelaksana Kegiatan (PPK) di masing-masing PD, untuk menunda kegiatan di luar daerah yang tidak mendesak.
“Jangan sampai gara-gara satu orang DL, malah mengambaikan kegiatan yang sudah luar biasa dan mendesak yang saat ini sedang kita lakukan,” tambahnya.
Selain larangan ini, pemerintah juga telah menyiapkan sanksi bagi Kepala PD yang tidak mampu mengoptimalkan realisasi anggaran saat ini. Sementara detail sanksi belum diungkap, namun komitmen dari BPKAD untuk menyelesaikan tagihan SP2B dengan cepat juga ditegaskan.
“Bahkan BPKAD juga sudah berkomitmen, bahwa setiap ada tagihan SP2B tidak akan ada lagi yang merkir, dan langsung kan di selesaikan. Dan tidak ada lagi istilah skala prioritas maupun prioritas, jadi setiap ada tagihan wajib,” pungkasnya.
