SAMARINDA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) kembali menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Administrasi Kecamatan untuk Triwulan III tahun 2024. Acara yang diadakan pada Jumat (1/11/2024) di Room Oasis, Aston Hotel dan Convention, ini dihadiri oleh seluruh camat di Kutim. Rakor tersebut menyoroti pentingnya koordinasi pemerintahan kecamatan menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serta sejumlah program strategis yang akan diprioritaskan hingga akhir tahun.
Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Kutim, H M Agus Hari Kesuma (AHK), yang membuka acara ini, menyebutkan bahwa Rakor merupakan momen evaluasi dan konsolidasi program kerja di tingkat kecamatan.
“Rakor ini menjadi kesempatan bagi para camat untuk menilai capaian kinerja sekaligus mempersiapkan langkah-langkah baru di November. Kita harus siap menghadapi tantangan pilkada dan memitigasi potensi konflik sosial, terutama di wilayah perbatasan Kutai Timur-Bontang yang sering kali rawan saat pilkada,” ujar Agus.
Agus menekankan pentingnya stabilitas dan netralitas dalam menghadapi tahun politik, serta mengarahkan para camat untuk fokus pada penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang akurat dan pemetaan Tempat Pemungutan Suara (TPS). Khususnya di Dusun Sidrap, yang berpotensi menimbulkan permasalahan administratif terkait pemilih ganda.
“Profesionalisme ASN harus tetap terjaga, jauh dari politik praktis,” tegas Agus.
Selain persiapan pilkada, Rakor juga membahas pembangunan fasilitas pendukung di area perbatasan. Pjs Bupati menugaskan Camat Teluk Pandan dan Camat Kombeng untuk melakukan survei lokasi yang direncanakan sebagai tempat pembangunan rest area di perbatasan Kutai Kartanegara dan Berau. Rest area ini akan memfasilitasi transportasi lintas wilayah dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang melintas.
Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Kabupaten Kutim, Trisno, menambahkan bahwa tujuan Rakor ini adalah untuk memperkuat sinergi antara pemerintah kabupaten dan kecamatan dalam mencapai target pembangunan. Ia juga menyebutkan bahwa koordinasi triwulanan ini penting untuk menyesuaikan strategi dengan dinamika yang berkembang di setiap kecamatan.
“Rakor ini bukan hanya untuk memastikan program berjalan, tetapi juga untuk menyelaraskan administrasi keuangan, yang sudah mencapai 60 persen dan ditargetkan 90 persen di akhir 2024,” ungkap Trisno. (Adv)
