KUTIMPOST.COM, Sangatta – Polres Kutim Akan Perketat Pengawasan Program Makan Bergizi Gratis. Polres Kutai Timur (Kutim) memastikan akan memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayahnya.
Langkah ini diambil menyusul adanya sejumlah kasus keracunan massal di beberapa daerah lain yang diduga berasal dari konsumsi makanan program tersebut.
Kapolres Kutim, AKBP Fauzan Arianto mengatakan, pengawasan dilakukan mulai dari dapur pengolahan hingga distribusi makanan ke sekolah-sekolah.
Polisi akan terlibat dalam pemantauan bersama Dinas Kesehatan dan pihak terkait lainnya untuk mencegah terjadinya kendala, termasuk risiko keracunan makanan.
“Polres Kutim siap membantu mengawasi jalannya program MBG agar benar-benar berjalan sesuai prosedur. Kami ingin memastikan anak-anak mendapatkan makanan yang sehat dan terjamin mutunya,” ujar Kapolres.
Dalam pelaksanaan pengawasan, Polres Kutim juga akan menurunkan personel ke lapangan. Mereka ditempatkan di titik-titik dapur MBG maupun jalur distribusi untuk memastikan proses berjalan lancar dan sesuai aturan.
Lebih lanjut, pria lulusan Akpol 2005 ini mengatakan sampai saat ini di Kabupaten Kutai Timur belum ada kasus keracunan.
“Kita lakukan pencegahan dari sekarang agar tidak terjadi seperti kasus yang ada di beberapa wilayah di Indonesia,” tegasnya.
Selain itu, kepolisian akan berkoordinasi dengan sekolah-sekolah penerima manfaat MBG. Guru dan pihak komite sekolah diimbau untuk melaporkan jika menemukan kendala atau dugaan pelanggaran terkait pengolahan maupun distribusi makanan.
Langkah pengawasan ketat ini diambil menyusul adanya kasus keracunan massal di beberapa daerah lain. Polres Kutim tidak ingin hal serupa terjadi di wilayahnya, sehingga sejak dini pencegahan dilakukan dengan memperkuat sinergi antarinstansi.
Melalui pengawasan yang lebih intensif, Polres Kutim berharap program MBG dapat berjalan sukses dan membawa manfaat nyata bagi peningkatan gizi pelajar.
Program ini dinilai penting untuk mendukung tumbuh kembang generasi muda sekaligus mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam membangun sumber daya manusia yang sehat dan berkualitas.
