KUTIMPOST.COM, Sangatta – Ramadhani Soroti Mahalnya Harga Seragam Di Koperasi Sekolah Dasar. Dunia pendidikan khususnya Sekolah Dasar (SD), hampir setiap tahun muncul polemik terkait harga seragam.
Hal itu disoroti wakil rakyat asal Partai Persatuan Pembangunan Kutai Timur, Ramadhani.
Mahalnya harga seragam yang ada di koperasi Sekolah Dasar (SD) menjadi sorotan bagi orang tua murid, dan selalu menjadi polemik setiap masuk tahun ajaran baru sekolah.
Sebetulnya, banyak orang tua siswa atau wali murid yang sadar harga seragam yang biasanya dijual oleh koperasi sekolah lebih mahal ketimbang yang ada di pasaran. Namun, masyarakat menjadi tak berdaya melawan harga mahal tersebut seolah terperangkap dengan sistem yang sudah berlangsung lama.
Hal itu ditanggapi oleh Anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim), Ramadhani mengaku sangat mendukung adanya koperasi sekolah.
Sebab, dengan adanya koperasi tersebut bisa meningkatkan pendapatan. Bahkan koperasi itu bisa membantu menutup kegiatan yang tidak dianggarkan di Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (Arkas). Sehingga kegiatan yang sudah direncanakan dengan melalui Arkas mereka ada kegiatan tambahan.
“Koperasi sekolah bagus untuk meningkatkan pendapatan sekolah. Karena ‘kan yang kita tau kegiatan sekolah ada yang sudah direncanakan sama mereka. Dari mana mereka dapatnya, penggunaan uang nya dari mana, sementara kalau bukan di Arkas,” tegas Ramadhani saat disambangi para wartawan belum lama ini.
Bahkan ia menegaskan, kalau memang masyarakat inginnya seperti itu, tahun 2024 mendatang pihaknya akan fokus menganggarkannya. Sebab, anggaran tahun 2023 itu (Baju,red) hanya 10 Miliyar saja.
“Kita bisa anggarkan untuk kebutuhan baju berapa hitung dulu siswanya baru kita anggarkan. Tapi, tidak mungkin dapat semua, mungkin yang dapat hanya SD negeri yan dapat kalau swasta tidak dapat,” terangnya.
Disamping itu Ramadhani juga memberikan solusi terhadap orang tua murid untuk membebaskan membuat baju dimana saja asalkan sesuai dengan yang ada disekolah.
“Kalau memang ini menjadi salah satu keluhan di masyarakat, Insyaallah nanti tahun 2024 kita ajukan di perubahan untuk kebutuhan sekolah di tahun 2025,” sambungnya.
