SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dipastikan tetap melanjutkan program proyek multiyears pada tahun anggaran 2026 meskipun proyeksi APBD mengalami penurunan drastis hingga berada di kisaran Rp 4,8 triliun. Kondisi tersebut memaksa Pemkab dan DPRD menata ulang perencanaan pembangunan dengan melakukan perampingan nilai kontrak tanpa menghentikan proyek strategis yang telah direncanakan.
Wakil Ketua I DPRD Kutai Timur, Sayid Anjas, menegaskan bahwa proyek multiyears yang menjadi penopang pemerataan pembangunan masih memungkinkan dilanjutkan. Namun, pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah.
“Saya rasa kalau nanti dihitung ulang. Ini yang tadinya mereka bikin multi years katakan 10, mungkin sudah mau dibikin 6 atau 5. Saya rasa wajar saja itu. Masih bisa aja dilakukan. Yang penting perhitungannya masih tepat dan dirampingkan,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa anjloknya APBD Kutim dari sebelumnya hampir mendekati Rp 10 triliun membuat banyak rencana yang disusun pada 2025 tidak dapat dipertahankan sepenuhnya. Menurutnya, perampingan akan difokuskan pada rasionalisasi nilai dan lingkup proyek, bukan penghentian total. Proyek multiyears yang biasanya mencakup pembangunan jalan, jembatan, dan infrastruktur dasar di wilayah pedalaman tetap diprioritaskan karena menjadi kebutuhan mendesak masyarakat.
Meski demikian, Anjas menegaskan bahwa skema final dan besaran anggaran untuk proyek tahun jamak tahun 2026 belum dapat dipastikan. Seluruh keputusan menunggu pengajuan resmi dari pemerintah daerah kepada DPRD.
“Nah, karena keadaan begini otomatis menyesuaikan saya rasa untuk multi years. Tapi nanti kita lihat karena belum juga diajukan ke DPRD,” tegasnya.
Ia menyampaikan bahwa DPRD tetap berkomitmen mengawal pembangunan strategis selama pelaksanaannya realistis dan tidak membebani keuangan daerah. (Adv)
