Sangatta – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Faizal Rachman, menilai bahwa membangun sinergitas di kalangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Kutim merupakan tantangan yang cukup besar. Hal ini disampaikan saat melakukan interupsi pada Rapat Paripurna ke-28 di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Kutim, Senin (24/6/2024).
Faizal mengungkapkan, meskipun Bupati telah menekankan pentingnya koreksi dari DPRD sebagai cara untuk membangun sinergitas, implementasinya di lapangan masih mengalami kesulitan. Ia mencontohkan ketidakhadiran Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) dalam dua panggilan rapat DPRD sebagai contoh konkret masalah ini.
“Contoh Kepala Dinas PU, itu dua kali kami panggil tidak pernah hadir,” ujar Faizal.
Menurutnya, Dinas PU merupakan salah satu dinas yang memiliki Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) yang cukup besar, mencapai hampir Rp400 miliar lebih, berdasarkan informasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal ini menunjukkan adanya masalah dalam penyerapan anggaran yang telah dialokasikan.
“Jadi, ini anggaran yang sudah dialokasikan dalam perencanaan kita tidak bisa dilaksanakan,” tegasnya.
Faizal menambahkan bahwa pada agenda Rapat Panitia Khusus (Pansus) berikutnya, DPRD akan memanggil kembali beberapa OPD yang memiliki Silpa terbesar untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut. Ia juga meminta agar Bupati Kutim dapat memberikan perhatian khusus kepada para Kepala Dinas untuk menghadiri rapat sebagai bentuk pertanggungjawaban.
“Jadi mohon kepada Pak Bupati untuk menjadi atensi, karena saya menyambut baik apa yang disampaikan oleh Pak Bupati tadi. Sangat merespon kritikan-kritikan yang disampaikan oleh DPRD untuk membangun sinergitas pemerintah dengan DPRD,” pungkas Faizal. (Adv)
