JAKARTA – Sekretaris Kabupaten (Seskab) Kutai Timur (Kutim) Rizali Hadi, menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI, pada Rabu (20/11/2024), di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Gedung Nusantara II Senayan. RDP tersebut membahas kesiapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.
Dalam kesempatan tersebut Rizali menyampaikan laporan terkait kesiapan Kutai Timur menghadapi Pilkada serentak, yang akan digelar pada November 2024. Ia menjelaskan bahwa berbagai langkah telah dilakukan untuk memastikan kelancaran pesta demokrasi di kabupaten tersebut.
“Persiapan teknis maupun administrasi terus kami matangkan, termasuk koordinasi dengan KPU, Bawaslu, dan stakeholder terkait. Kami juga terus memantau kondisi di lapangan untuk memastikan pelaksanaan Pilkada berjalan kondusif,” ujar Rizali.
Ia menambahkan, salah satu tantangan yang dihadapi adalah memastikan anggaran Pilkada terserap dengan baik serta menjangkau seluruh wilayah Kutai Timur, yang memiliki kondisi geografis beragam. Selain itu, peningkatan partisipasi masyarakat juga menjadi perhatian utama untuk mencapai target keterlibatan pemilih yang tinggi.
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, menyoroti pentingnya menjaga netralitas aparatur sipil negara (ASN) dan mengantisipasi potensi kerawanan di berbagai daerah.
“Netralitas ASN menjadi tantangan utama. Kami fokus mencermati daerah rawan berdasarkan 24 indikator, seperti provokasi dan isu SARA, yang dapat memengaruhi jalannya Pilkada,” ujar Bima.
Senada, Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik menyampaikan bahwa Kalimantan Timur masuk kategori rawan lima dalam peta nasional. Ia melaporkan bahwa dari 10 daerah di Kaltim, terdapat 6.274 TPS yang diawasi oleh ribuan petugas pemilu.
Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga netralitas ASN serta memastikan kelancaran setiap tahapan Pilkada.
RDP yang dihadiri sejumlah perwakilan dari Kalimantan ini menjadi momentum penting untuk menyelaraskan strategi nasional dan daerah. Dengan kerja sama seluruh pihak, Komisi II optimistis Pilkada Serentak pada 27 November 2024 dapat berjalan aman, adil, dan demokratis. (Adv)
