TELEN – Kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang digelar anggota DPRD Kutai Timur dari Dapil IV bersama Badan Pendapatan Daerah di Balai Pertemuan Umum Desa Muara Pantun, Kecamatan Telen, Senin 10 November 2025, berlangsung sukses dengan antusiasme tinggi dari warga.
Sosialisasi tersebut memberikan pemahaman baru bagi masyarakat terkait tata kelola pajak daerah, sekaligus menjadi wadah aspirasi bagi unsur pemerintah, masyarakat, dan perusahaan.
Dalam kegiatan itu, anggota DPRD Kutai Timur dari Fraksi PKS, Aidil Fitri, menegaskan bahwa penerapan perda harus dibarengi komitmen kuat dari perusahaan yang beroperasi di Kutai Timur. Salah satu poin penting yang ia soroti adalah kewajiban bagi perusahaan mengganti seluruh kendaraan operasional dari plat luar daerah menjadi plat KT.
“Dengan perda ini, kita harapkan perusahaan perusahaan segera mengubah kendaraan mereka menjadi plat KT. Jangan hanya mendukung di wacana, tapi harus benar benar terealisasi,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa dominasi penggunaan kendaraan berplat luar daerah telah lama berdampak pada kebocoran penerimaan daerah. Pajak Kendaraan Bermotor serta Pajak Penghasilan yang seharusnya masuk ke Kutai Timur justru mengalir ke wilayah lain.
“Selama ini, banyak kendaraan perusahaan masih berplat luar daerah. Akibatnya, pajak kendaraan dan PPH yang seharusnya menjadi hak Kutai Timur malah masuk ke daerah lain. Kalau kendaraan sudah berplat KT, otomatis pajak itu masuk ke daerah kita,” jelasnya.
Menurut Aidil, penerapan penuh Perda Nomor 4 Tahun 2025 akan memperkuat Pendapatan Asli Daerah Kutim secara signifikan. Peningkatan PAD tersebut akan mendukung percepatan pembangunan yang selama ini sangat diperlukan berbagai kecamatan di Kutim.
“Kalau PAD meningkat, pembangunan bisa lebih cepat, dan kesejahteraan masyarakat pun akan lebih mudah tercapai sesuai harapan kita semua,” tutupnya. (Adv)
