Sangatta – Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim), Arfan, menyoroti pentingnya sinkronisasi antara Pokok Pikiran (Pokir) legislatif dan program perangkat daerah. Ia mendesak adanya bimbingan yang lebih intensif terkait Pokir dan usulan aspirasi guna menghindari kebingungan serta tumpang tindih dalam alokasi anggaran atau perencanaan pembangunan.
“Kami menginginkan arahan yang lebih terperinci terkait Pokir dan usulan yang kami ajukan untuk menghindari kebingungan dan tumpang tindih dalam pelaksanaannya,” ungkap Arfan, Rabu (15/11/2023).
Politisi dari Partai Nasdem ini memahami bahwa tumpang tindih dalam pelaksanaan Pokir dapat menghambat efisiensi dan efektivitas program yang diusulkan oleh DPRD. Dengan arahan yang lebih rinci, diharapkan anggota DPRD Kutim dapat menjalankan Pokir dan usulan dengan lebih terarah sesuai tujuan yang diinginkan.
“Kami berharap setiap usulan yang diajukan dapat diimplementasikan dengan tepat, sesuai dengan fokus dan prioritas yang telah ditetapkan,” tambahnya.
Selain itu, Arfan menekankan perlunya arahan yang terperinci untuk memberikan panduan yang jelas bagi anggota DPRD dalam merumuskan kebijakan dan program yang berkualitas. Ia juga menyoroti pentingnya koordinasi antarfraksi guna memastikan keselarasan dan konsistensi dalam setiap Pokir dan usulan yang diajukan.
“Koordinasi yang baik antarfraksi dalam pengambilan keputusan terkait Pokir dan usulan sangat penting untuk mencapai tujuan bersama demi kepentingan masyarakat Kutai Timur,” ujarnya.
Arfan menegaskan bahwa melalui arahan yang lebih intensif dan rinci, setiap Pokir dan usulan yang diajukan akan menjadi lebih fokus dan memberikan dampak positif bagi pembangunan Kutai Timur secara keseluruhan.
“DPRD Kutim bertekad untuk menjalankan setiap program dengan baik dan efisien, dan arahan yang jelas akan menjadi landasan kuat dalam mewujudkan hal tersebut,” tegasnya.
Terakhir, Arfan mengajak seluruh anggota DPRD untuk aktif dalam mendukung serta melaksanakan arahan yang diberikan demi terwujudnya program-program yang bermanfaat sesuai kebutuhan masyarakat Kutai Timur.
“Untuk mewujudkan program yang bermanfaat, mari seluruh anggota DPRD turut serta dan mengikuti arahan yang disampaikan oleh KPK,” pungkasnya.