Anjas Minta Pemkab Penuhi Kebutuhan Listrik di Setiap Daerah

oleh -459 views
oleh
banner 1024x768

SANGATTA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim), Sayyid Anjas, menyoroti masalah ketersediaan listrik yang belum merata di beberapa wilayah Kutim. Menurutnya, pemerintah perlu segera mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat secara merata.

Anjas menegaskan bahwa cakupan listrik yang merata sangat penting sebagai kebutuhan dasar masyarakat. Pemerintah Kutim harus berupaya agar cakupan listrik di setiap daerah sampai ke pelosok bisa terpenuhi.

Dirinya juga menjelaskan bahwa banyak hal akan terhambat akibat ketiadaan listrik, mulai dari perekonomian setempat sulit tumbuh, hingga mengganggu proses pendidikan yang kerap membutuhkan bantuan perangkat elektronik seperti komputer, laptop, ponsel dan jaringan yang berbasis internet.

Baca Juga :  Reses Di Desa Kebon Agung Warga Minta Infrastruktur

“Kasihan itu di pedalaman, masih banyak belum teraliri listrik. Sedih sekali lihatnya,’’ ucapnya.

Anjas mengaku, cakupan listrik di Kutim sulit merata disebabkan berbagai faktor. Misalnya jarak jangkauan yang cukup jauh. mengingat secara geografis Kutim bahkan lebih luas dari dari beberapa wilayah di Indonesia lainya, aksesibilitasnya sulit, lahan atau permukiman warga yang bersinggungan dengan perusahahaan tambang setempat, hingga Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kutim yang tak bisa dialokasikan buat mendanai pemasangan listrik dari PLN.

‘’Untuk ranahnya PLN, tidak didanai APBD Kutim. Tapi kalau energi terbaru kan bisa,’’ jelas politikus Golkar tersebut.

Baca Juga :  Aspirasi Warga Tersandung SIPD

Dirinya menuntut agar pemerintah tetap menegaskan agar memenuhi kebutuhan listrik warga. Oleh sebab itu, ia menyarankan agar pemerintah membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) komunal agar warga bisa merasakan listrik. Memang secara kapasitas masih terbatas beda dengan aliran listrik PLN. Tapi setidaknya, warga tidak hidup dalam gelap ketika malam. Pun dengen cara ini, setidaknya publik bisa menilai bahwa Pemkab Kutim tidak tutup mata dan berusaha memenuhi kebutuhan mendasar warga.

“Kalau PLTS komunal bisa dianggarkan pemerintah. Tapi ya ada keterbatasan, kapasitas listrik tidak sama dengan PLN,’’ pungkasnya.