Dampak Pandemi Angka Kemiskinan di Kabupaten Kutim Naik 0,07 Persen Pada 2020

oleh -326 views
oleh
banner 1024x768

SANGATTA, KUTIM POST Dampak Pandemi Angka Kemiskinan di Kabupaten Kutim Naik 0,07 Persen Pada 2020. Dampak pandemi covid-19 tentu tidak hanya berbicara kesehatan dimasyarakat namun juga soal pemulihan ekonomi di daerah termasuk di Kabupaten Kutai Timur.

Telah banyak kebijakan penanggulangan pandemi covid-19 terkait dengan aktivitas perekonomian masyarakat Kabupaten Kutim.

Pada awal tahun 2020 pertumbuhan perekonomian Kutai Timur mengalami penurunan dibandingkan pada tahun sebelumnya, dan berimbas pada jumlah kemiskinan mengalami peningkatan sebesar 0,07 persen atau sebanyak 166 orang.

Terkait hal tersebut Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman mengatakan banyak faktor terkait dengan kemiskinan sendiri. Pertama di Kabupaten Kutim adalah daerah dengan tujuan investasi.

” Kutim ini adalah daerah investasi, sudah barang tentu akan mengundang banyak orang datang, entah itu investor. Dan yang tidak bisa kita hindari adalah mereka yang ingin mencari kerja,” ujar Ardiansyah Sulaiman, SeninĀ  (15/11/2021).

Nah ini adalah salah satu faktor yang sangat dominan, sehingga di kabupaten Kutim jika dilihat masyarakat pendatang yang paling mendominasi. Pendatang yang memasuki Kabupaten Kutim tentu tidak serta merta memiliki rumah dan pekerjaan.

” Apabila yang datang itu dengan satu keluarga otomatis anak yang tidak sekolah ini juga berpengaruh,” bebernya.

Faktor kedua, disisi lain bicara kependudukan, mereka juga masih belum langsung tercatat sebagai penduduk kabupaten Kutai Timur. Tetapi mereka akan tetap mempengaruhi kondisi masyarakat di Kutim sendiri.

” Tapi saya rasa semua daerah sama seperti ini, kita tidak bisa mengatakan ini salah. Tetapi inilah konsekuensi logis bagi daerah terbuka seperti Kutai Timur,” jelasnya.

Yang tidak kalah pentingnya Pemerintah atau tim penanggulangan kemiskinan memang pada saat melakukan program kegiatan dilapangan, ini ternyata masih belum sinkron, sehingga apa yang dilaporkan oleh tim kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masih belum memiliki kesatuan.

” Sehingga saya merasa berkewajiban, karena saya juga baru dilantik tahun ini pada Februari, otomatis program saya secara maksimal nanti saya berjalan ditahun depan,” ungkapnya.

Ardiansyah juga membeberkan bahwa dirinya telah menyediakan bahwa program apapun yang akan disiapkan oleh OPD apabila terkait dengan penanggulangan kemiskinan maka hal tersebut harus terkoneksi oleh tim penanggulangan kemiskinan daerah.

Diluar dari itu, Ardiansyah mengakui jika luasnya Kabupaten Kutai Timur otomatis infrastruktur yang dipersiapkan juga masih belum mampu untuk memberikan yang tebaik bagi masyarakat.

” Sehingga ini juga masih menjadi faktor yang paling utama,” pungkasnya.(adv)

Baca terus artikel kami di GoogleNews