SANGATTA – Dalam rangka memperkuat sistem manajemen risiko dan pengawasan program pemerintah, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mengadakan Workshop Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi dengan Tematik Penurunan Stunting dan Manajemen Risiko. Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, mulai Senin (4/11/2024), ini diselenggarakan di Meeting Room DPPKB dan diikuti secara virtual melalui aplikasi Zoom oleh peserta dari berbagai perangkat daerah.
Workshop ini menghadirkan auditor muda dan auditor pelaksana dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Timur. Sebanyak 54 peserta hadir, termasuk pejabat struktural, staf fungsional penata DPPKB, staf pelaksana, serta perwakilan dari perangkat daerah dan dua kader pendata tercepat dari Kecamatan Rantau Pulung.
Dalam sambutannya, Kepala DPPKB Kutim, Achmad Junaidi, yang mewakili Pjs Bupati Kutim Agus Hari Kesuma, menekankan pentingnya penerapan SPIP sebagai bagian dari upaya penguatan tata kelola pemerintahan. “Pemerintah berkomitmen penuh untuk membangun sistem manajemen risiko dalam rangka mempercepat penurunan stunting di masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas para pejabat sangat diperlukan untuk menerapkan manajemen risiko dengan efektif,” ujar Achmad.
Achmad juga menegaskan bahwa setiap kegiatan pemerintah harus berorientasi pada pencapaian hasil yang jelas dan akuntabel. Ia berharap workshop ini dapat meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia (SDM) di lingkungan DPPKB Kutim dalam menyusun, mengelola, dan mengawasi pelaksanaan program pemerintah yang tepat sasaran.
Selain itu, Achmad berharap BPKP Provinsi Kaltim dapat terus mendampingi dan memberikan bimbingan kepada perangkat daerah terkait pelaksanaan program-program pemerintah. “Dukungan BPKP sangat dibutuhkan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan lebih terarah,” tambahnya.
Achmad juga mengingatkan seluruh perangkat daerah untuk terus berkoordinasi dan berkonsultasi dengan BPKP Kalimantan Timur dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga program penurunan stunting yang dilakukan dapat mendukung Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) serta selaras dengan prioritas nasional di bidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. (Adv)
