SAMARINDA – High Level Meeting (HLM) dan Workshop Bimbingan Teknis (Bimtek) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) diselenggarakan di Room Batara V Hotel Fugo, Senin (4/11/2024). Kegiatan ini bertema “Penguatan Strategi 4K dalam Pengendalian Inflasi Daerah” dan dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk narasumber dari Bank Indonesia (BI) Kaltim, Bayu Hadi Hardianto, serta Sekretariat TPID, Zubair.
Pjs Bupati Kutim, Agus Hari Kesuma, yang membuka acara, bersama dengan pejabat daerah lainnya, seperti Dandim 0909/KTM Letkol Inf Ginanjar Wahyutomo dan Danlanal Sangatta Letkol Laut (P) Rudi Iskandar, turut hadir.
Dalam laporannya, Kepala Bagian Ekonomi Setkab Kutim, Vita Nur Hasanah, menekankan pentingnya implementasi strategi 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif) untuk menjaga stabilitas harga dan mengantisipasi gejolak ekonomi.
Pjs Bupati Agus Hari Kesuma menegaskan bahwa pengendalian inflasi adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Ia menggarisbawahi pentingnya kolaborasi semua pihak dalam mengatasi inflasi, termasuk melalui langkah-langkah seperti operasi pasar dan pemberian subsidi sementara bagi komoditas yang mengalami kenaikan harga.
“Pengendalian inflasi bukan hanya tugas pemerintah semata, tetapi juga membutuhkan kolaborasi dari seluruh elemen masyarakat dan stakeholder terkait,” ujar Agus.
Ia juga menjelaskan bahwa TPID memiliki peran yang sangat strategis dalam mengantisipasi potensi gejolak harga, baik di tengah bencana alam maupun momen-momen tertentu, seperti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), yang dapat menyebabkan lonjakan harga pangan.
Sebagai bagian dari upaya jangka panjang, TPID Kutim telah menyusun roadmap pengendalian inflasi 2022-2024 yang mencakup berbagai program berbasis strategi 4K. Agus menekankan pentingnya rapat rutin untuk memantau perubahan harga, guna segera merespons dan mengambil langkah-langkah seperti pemberian subsidi.
“Jika harga gula naik, kita harus segera mengadakan rapat untuk memutuskan langkah yang diperlukan, apakah subsidi atau tindakan lainnya,” pungkasnya. (Adv)
