SANGATTA, KUTIMPOST.COM – DPRD Kaltim kunjungi Pemkab Kutim. Kunjungan kerja DPRD Kaltim ke Kabupaten Kutai Timur, disambut langsung oleh Asisten Pemerintah Umum dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Suko Buono mewakili Pemkab Kutim, diruang kerjanya. Rabu (24/6/2021).
Dalam pertemuan tersebut, Suko Buono didampingi Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkup Pemkab Kutim. Seperti Kepala Dinas Kesehatan Kutim Bahrani, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Syafruddin, perwakilan BAPPEDA, BPKAD, Kabag Pemerintahan Joko Suripto dan perwakilan Dinas Perkim.
Sedangkan, anggota DPRD Provinsi Kaltim yang datang dalam Kunker yaitu Safuad, Siti Rizky Amalia, Baharuddin Demmu, Ismail dan Sutomo Jabir.
Asisten Pemkesra Suko Buono menyambut baik kedatangan Anggota DPRD Kutim. Kepada para wakil rakyat tersebut, Suko banyak menjelaskan dinamika pemerintahan di Kutim. Termasuk terbatasnya anggaran sehingga memperlambat laju pembangunan.
“Belum lagi kita yang masih menghadapi pandemi COVID-19. Kegiatan masyarakat pun dibatasi. Persoalan ini juga bisa menjadi faktor munculnya penyakit sosial di masyarakat, akibat dampak dari COVID-19,” ucap Suko.
DPRD Kaltim Kunjungi Pemkab Kutim
Permasalahan penyalahgunaan narkoba di Kutim yang masih tinggi juga menjadi kendala tersendiri. Selain langkah pencegahan, Kutim memerlukan pula fasilitas rehabilitasi maupun lapas narkoba.
Sementara itu, Anggota DPRD Kaltim Sutomo Jabir mengatakan komunikasi antar Pemerintah Kabupaten/Kota harus ditingkatkan lagi.
Sehingga apa yang menjadi permasalahan di Kabupaten/Kota bisa di komunikasikan ditingkat Provinsi. Khususnya terkait penyerapan Bantuan Keuangan (BANKEU) maupun relokasi dana untuk COVID-19.
“Ini menjadi silaturahmi awal kita. Jika ada masukan atau keluhan terkait komunikasi dengan pihak TAPD Provinsi (Kaltim) bisa menjadi masukan bagi kita. Supaya bisa bersama-sama mencari solusinya,” sebut Sutomo.
Selanjutnya soal lapas narkoba, Sutomo mengaku siap membantu mengomunikasikan dengan Pemerintah Daerah maupun Pusat. Dengan syarat lahan yang dibutuhkan sudah siap, termasuk pematangan lahannya.
“Sebab Pemerintah Pusat, (hanya mengalokasikan) bantuan pembangunan gedungnya. Untuk itu terus kita tingkatkan komunikasi yang baik agar kita bisa bersinergi,” tutupnya. (adv)
