Bahas Perda Adat, DPRD Kutim Gelar RDP Dengan ABKKT

oleh -

SANGATTA, KutimPost.com – DPRD mengelar Rapat Dengar Pendapat RDP dengan Adat Besar Kutai Kabupaten Kutai Timur (ABBKT) Bersama Lembaga lainya di Kantor DPRD Kutim, Kawasan Bukit pelangi, Pada Rabu (23/06/2021).

Dalam Rapat Dengar Pendapat ini  bertujuan untuk membahas pengajuan dari lembaga adat terkait peninjauan ulang Peraturan Daerah Nomor 49 tahun 2001,Perda tersebut mengatur tentang Pemberdayaan, Pelestarian, Perlindungan dan Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat dalam wilayah Kabupaten Kutai Timur

Dari Salah satu perwakilan dari ABBKT, Rustam Lubis menyampaika bahwa diperlukan adanya penyesuaian Perda dengan kondisi lembaga adat untuk saat ini Di kabupaten Kutai Timur.

Baca Juga :  Musrembang Kaliorang, Masyarakat Usulkan Jalan Cor dan Penerangan Jalan Umum

“Ini sesuai dengan surat yang kami ajukan, tujuan utama kita adalah tentang usulan agar Perda Nomor 49 tahun 2001 itu, kalau bisa ditinjau kembali,” ujarnya, Rabu (23/6/2021).

Karena,  yang mendasar adalah Perda tersebut hanya mengatur tentang struktur dan kelembagaan serta teknis terhadap adat-adat desa dan adat kecamatan.

Sementara saat ini, lembaga adat di sudah berkembang menyesuaikan dengan zaman, termasuk sistem strukturisasi yang ada di dalamnya.

“Karena beberapa keluhan yang kami terima dari adat-adat desa di kecamatan adalah mereka tidak punya corongnya di kabupaten, sehingga itulah dasar awalnya kenapa ada permintaan peninjauan ulang ini,” Tuturnya.

Baca Juga :  KKN UNTAG Surabaya : Sosialisasi Dan Pembuatan Wastafel Portable di Desa Singa Gembara RT 17 Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Tmur

Kemudian dalam rapat dengar pendapat ini juga banyak disampaikan permasalahan selain masalah Perda Kelembagaan Adat, dala hal ini  salah satunya adalah  terkait sumber pendanaan lembaga adat yang sampai saat ini masih didapatkan secara swadaya. (ADV)