SANGATTA – Anggota DPRD Kutai Timur (Kutim) Adi Sutianto meminta penjelasan terkait sumber atau obyek Pendapatan Asli Daerah (PAD) mana saja yang mengalami peningkatan. Peningkatan ini diarahkan untuk mendukung pembiayaan program-program di belanja daerah tahun 2024.
Itu disampaikannya saat menyampaikan pandangan umum fraksinya di Rapat Paripurna ke-XI yang berlangsung di Ruang Utama DPRD Kutim, Pusat Perkantoran Bukit Pelangi Sangatta belum lama ini.
Adi mengatakan, Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) memberikan masukan terkait regulasi Perda pajak dan retribusi daerah harus diakselerasi dan disinkronisasi yang sesuai Peraturan Pemerintah (PP) nomor 35 tahun 2023 tentang pajak dan retribusi daerah.
Menurutnya, ada opsi untuk menarik tambahan pajak berdasarkan persentase tertentu pada opsi pajak terkait Pemilikan Kendaraan Bermotor (PKB) dan Balik Nama Kendaraan Bermotor (BNKB), yang sebelumnya dikelola oleh Pemprov Kaltim dan kini dialihkan ke Pemkab. Oleh karena itu, hal ini menjadi hak dan kewenangan Pemkab Kutim untuk mengelola dan meningkatkan PAD.
“Kami meminta kepada pemerintah agar urusan wajib konkuren pemerintah daerah menjadi skala prioritas alokasi anggaran yang sesuai ketentuan perundang-undangan khususnya pada bidang pendidikan dan kesehatan,” tegas Adi.
Tidak hanya itu, Adi juga menyoroti Pembangunan Pelabuhan Kenyamukan yang dijadwalkan akan terealisasi pada tahun 2024. Pelabuhan tersebut dianggap memiliki peran strategis dalam meningkatkan kelancaran distribusi barang dan jasa, yang dapat mengurangi biaya angkutan yang tinggi yang selama ini dirasakan oleh masyarakat.
“Kami berharap bahwa pada tahun 2024, Pembangunan Pelabuhan Kenyamukan dapat menyelesaikan persiapan fisik sarana dan prasarana sehingga dapat beroperasi sesuai harapan,” tambahnya.
Terkahir, Adi mengajak pemerintah dan stakeholder yang terlibat dalam percepatan penyelesaian pelabuhan untuk bersinergi bersama-sama melakukan upaya percepatan penyelesaian pembangunan pelabuhan tersebut secara terarah dan terlaksana.
