Sangatta – Komisi A DPRD Kutai Timur terus mematangkan strategi pengawasan internal untuk memastikan kualitas pelayanan publik berjalan optimal di seluruh satuan perangkat daerah. Langkah ini menjadi fokus utama mengingat tuntutan masyarakat terhadap layanan pemerintahan semakin tinggi, sementara sejumlah persoalan kedisiplinan, keterlambatan program, dan responsivitas OPD masih kerap menjadi sorotan.
Anggota Komisi A, Masdari, mengatakan bahwa pihaknya akan membentuk tim pengawasan khusus yang bertugas memonitor langsung kinerja OPD. Pembentukan tim ini merupakan bagian dari upaya memperkuat fungsi kontrol DPRD terhadap pelaksanaan pemerintahan daerah.
“Dari ketua Komisi A nanti dibuatkan tim, siapa-siapa saja. Tim inilah yang akan turun ke dinas-dinas yang terkait,” ungkap Masdari.
Menurut Masdari, pengawasan Komisi A ke depan tidak bisa lagi bersifat umum atau sekadar melakukan kunjungan formal. Komisi menginginkan pola pengawasan yang lebih mendetail, terjadwal, dan berbasis evaluasi nyata di lapangan. Tim pengawas nantinya akan terdiri dari anggota-anggota komisi dengan pembagian tugas masing-masing, disesuaikan dengan bidang pelayanan OPD yang menjadi prioritas.
“Kita perlu tahu langsung apa persoalannya di lapangan. Jangan hanya menerima laporan di atas meja,” ujarnya.
Masdari menegaskan bahwa pengawasan yang kuat sangat dibutuhkan untuk memastikan anggaran daerah benar-benar dipakai sesuai program serta memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Komisi A memiliki lingkup kerja yang berhubungan langsung dengan pelayanan dasar, mulai dari administrasi kependudukan, perizinan, tata pemerintahan, hingga peningkatan kualitas aparatur. Karena itu, tim pengawas yang dibentuk tidak hanya diarahkan ke dinas di tingkat kabupaten, tetapi juga ke kantor kecamatan.
“Pengawasan itu tidak boleh berhenti di kabupaten. Di kecamatan juga harus. Apalagi banyak layanan dasar yang berada di sana,” tegas Masdari.
Ia mencontohkan bahwa beberapa kecamatan masih menghadapi masalah klasik, seperti kurangnya pegawai, lambatnya update data kependudukan, fasilitas pelayanan yang terbatas, hingga minimnya evaluasi internal. Dengan pengawasan rutin, DPRD berharap dapat memotret kondisi riil di kecamatan dan membantu mencarikan solusi bersama pemerintah daerah.
Ruang lingkup pengawasan yang akan dijalankan tim tersebut meliputi:
- kedisiplinan ASN,
- ketepatan waktu pelayanan,
- alur administrasi di setiap OPD,
- ketersediaan sarana layanan,
- progres pelaksanaan program,
- serta respons OPD terhadap laporan dan keluhan masyarakat.
Menurut Masdari, pelayanan dasar adalah elemen yang paling dirasakan masyarakat. Karena itu, setiap kekurangan yang ditemukan tim pengawas akan segera dibawa ke rapat komisi untuk dibahas bersama OPD terkait.
“Kalau ada yang lambat, ada keluhan, atau ada fasilitas yang tidak mendukung, itu semua harus kita catat. Tidak bisa dibiarkan,” imbuhnya.
Lebih jauh, Masdari menegaskan bahwa memperkuat fungsi pengawasan bukan semata-mata mencari kesalahan OPD. DPRD ingin memastikan bahwa tata kelola pemerintahan Kutai Timur berjalan efektif dan tidak terjebak dalam masalah administratif yang berulang setiap tahun.
“Ini bukan ingin menyudutkan siapa. Tapi supaya pelayanan di Kutai Timur benar-benar berjalan baik. Itu tugas kami di Komisi A,” katanya.
Ia menambahkan bahwa hasil pengawasan akan menjadi dasar evaluasi kebijakan dan rekomendasi resmi DPRD kepada pemerintah daerah untuk memperbaiki sistem dan meningkatkan kualitas SDM aparatur.
Sebagai legislator dari Daerah Pemilihan 2 yang mencakup Bengalon, Sangatta Selatan, Teluk Pandan, dan Rantau Pulung Masdari menyebut bahwa ia juga ingin memastikan wilayah dapilnya mendapat perhatian proporsional dalam hal pelayanan pemerintahan. Banyak persoalan administrasi di daerah tersebut, terutama pada pelayanan adminduk dan perizinan skala kecil yang sering dikeluhkan masyarakat.
Ia berharap pembentukan tim pengawas ini dapat menjadi langkah konkret untuk menjawab kebutuhan itu.
“Kalau pengawasan rutin, pasti akan kelihatan mana yang kurang. Kita bisa bantu dorong penyelesaiannya. Yang penting masyarakat tidak dirugikan,” tutup Masdari.(ADV)
