KUTIMPOST.COM, Regional – Pemkab Kutim Bekerja Sama dengan BPKP Kaltim Mengadakan Workshop Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi dan Penyusunan Register Risiko. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) bekerjasama dengan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menyelenggarakan Workshop Penilaian Mandiri, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Terintegrasi dan Penyusunan Register Risiko. Senin (12/06/2023).
Kegiatan tersebut akan dilaksanakan selama 4 (empat) hari, dimulai dari 12 dingga 15 Juni 2023. Kegiatan ini dibuka oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kutim Rizali Hadi, serta turut dihadiri Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kaltim, Hasoloan Manalu, di Aula Maratua Perwakilan BPKP Kaltim Samarinda.
Seluruh Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemkab Kutim turut ambil bagian menjadi peserta pada kegiatan ini, dengan menghadirkan narasumber dari Koordinator Bidang Akuntabilitas Pemda BPKP Kaltim, Ata Sumirta.
Kegiatan tersebut akan dibagi menjadi dua sesi, pertama pada tanggal 12-13 Juni 2023 yang akan diikuti sebanyak 18 Perangkat Daerah (PD), dan sebanyak 18 PD akan mengikuti sesi kedua pada tanggal 14-15 Juni 2023 .
Dalam kata sambutannya, Sekretaris Daerah Kutai Timur, Rizali Hadi, menekankan bahwa setiap instansi pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjalankan SPIP. Keberadaan BPKP menjadi pendorong yang dapat memberikan arahan, panduan, dan bimbingan.
Lebih lanjut, Rizali Hadi menekankan bahwa pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) tak hanya menjadi pemicu semangat, tetapi juga mampu mendorong peningkatan kinerja secara menyeluruh.
“Dalam pemerintahan daerah itu bagaikan orkestra, artinya semua harus seirama, untuk itu dibutuhkan kerjasama yang baik,” ujarnya.
Dalam momentum tersebut, Rizali juga mengingatkan akan pentingnya menjalankan komunikasi yang optimal, baik dengan BPKP maupun dengan Inspektorat Daerah. Selain itu, ia menegaskan perlunya menjaga koordinasi, baik dalam lingkup kerja sejawat maupun dengan lembaga-lembaga terkait.
Namun, yang tak boleh diabaikan adalah semangat kolaborasi. Menurutnya, kerjasama yang erat dengan berbagai pihak terkait menjadi faktor penting untuk menjamin kelancaran seluruh proses.
“Apabila hal-hal tersebut diterapkan dengan baik maka penyelenggaraan pemerintahan daerah akan berjalan normal dan tidak ada temuan-temuan terhadap kegiatan yang dilaksanakan,” ujar Rizali Hadi.
Sementara itu Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kaltim Hasoloan Manalu dalam paparannya menyampaikan sesuai arahan Presiden Joko Widodo bahwa BPKP serta seluruh jajaran APIP untuk membantu mencapai tujuan pembangunan pemerintah.
“Seluruh jajaran pengawas intern pemerintah harus bertindak dan mengawasi sebelum terjadi sebuah kesalahan sehingga kerja sama antara pemerintah dan pengawas intern pemerintah dapat berjalan dengan baik,” ujarnya.
Sebelumnya, Mahriadi, selaku Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan di Sekretariat Kabupaten Kutai Timur, dalam laporannya menyampaikan bahwa tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk menumbuhkan keyakinan yang memadai terhadap pencapaian efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tujuan ini mencakup kehandalan laporan keuangan, perlindungan terhadap aset negara, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
” Selain itu untuk mengetahui potensi-potensi resiko yang mungkin bisa timbul dalam setiap kegiatan. Kemudian dapat mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, mengendalikan dan berusaha menghindari , meminimalkan atau bahkan menghilangkan risiko yang akan terjadi. Sehingga tujuan dari pelaksanaan kegiatan bisa tercapai,” ujar Mahriadi.
