SANGATTA – Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengadakan sosialisasi bertajuk “Penyusunan Kebijakan Anti-Korupsi” ini bertujuan membangun tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Acara ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan berlangsung di Gedung Wanita, Pusat Perkantoran Pemkab Kutim di Bukit Pelangi, Sangatta Utara, pada Rabu (30/10/2024).
Dalam sambutannya, Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sulastin yang hadir mewakili Pjs Bupati Kutim Agus Hari Kesuma, menggarisbawahi bahwa korupsi adalah “salah satu tantangan utama yang dihadapi negara.”
Menurutnya, implementasi kebijakan anti-korupsi yang efektif tidak hanya sekadar upaya administratif, melainkan langkah esensial dalam menciptakan pemerintahan yang bersih.
“Kesadaran akan pentingnya menghindari korupsi harus ditanamkan dalam diri kita masing-masing,” ujarnya.
Sulastin juga menekankan pentingnya agama sebagai benteng moral yang bisa mencegah kita dari tergelincir dalam praktik korupsi. Dengan membentengi diri, celah-celah untuk melakukan korupsi akan bisa dihindari.
Sulastin, atas nama pemerintah daerah, mengajak seluruh instansi dan organisasi perangkat daerah (OPD) untuk terus berperan aktif dalam pengawasan serta pembinaan SPIP yang berkualitas dan terintegritas.
“Hanya dengan kerja sama yang solid dan komitmen bersama, kita bisa membangun Indonesia yang bersih dari korupsi,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Kalimantan Timur (Kaltim) Felix Joni Darjo, yang turut hadir dalam acara tersebut memberikan pemaparan mendalam terkait strategi dan praktik implementasi SPIP yang terintegrasi dengan kebijakan anti-korupsi.
Felix menyampaikan berbagai metode pengawasan yang dinilai efektif dalam mencegah kecurangan dan menyelaraskan kebijakan keuangan dengan prinsip akuntabilitas. Selain itu, ia menjelaskan bagaimana setiap pegawai pemerintah dapat berperan aktif dalam menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari korupsi.
Dalam sesi diskusi interaktif, peserta yang hadir berbagi pengalaman tentang tantangan dalam penerapan SPIP di berbagai instansi. Dari masalah keterbatasan sumber daya hingga kendala birokrasi, berbagai kendala diungkapkan secara terbuka dan dibahas untuk mencari solusi yang efektif.
Sosialisasi ini diharapkan dapat menjadi awal yang signifikan dalam memperkuat komitmen setiap instansi pemerintah di wilayah Kaltim untuk menolak segala bentuk korupsi. (Adv)
