Pjs Bupati Kutim Lakukan Sidak ke Instansi Pemkab Kutim Terkait Kesiapan Hadapi Bencana dan Kebakaran Hutan

oleh -506 views
oleh

SANGATTA – Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Kutai Timur (Kutim), Agus Hari Kesuma (AHK), melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke beberapa instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur pada Selasa (29/10/2024). Sidak ini bertujuan untuk memantau kesiapan daerah dalam menghadapi potensi bencana dan kebakaran hutan, serta menegakkan hukum terkait lingkungan hidup.

Sidak pertama dimulai di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kutim, di mana Agus berdiskusi dengan para pejabat dan staf mengenai upaya penanggulangan bencana. Ia mengungkapkan bahwa Pemkab Kutim sangat serius dalam menangani masalah mitigasi bencana, terbukti dengan alokasi anggaran BPBD yang mencapai Rp 59 miliar. “Anggaran ini menggambarkan komitmen kami dalam mitigasi bencana, terutama mengingat cuaca yang semakin sulit diprediksi,” ujar Agus.

Baca Juga :  Gelar UKW, AJKT Cetak 27 Jurnalis Kompeten

Agus juga mendorong BPBD untuk membentuk Posko Siaga sebagai antisipasi cuaca ekstrem, serta meminta agar program Desa Tanggap Bencana diperkuat di 18 kecamatan. “Peningkatan kapasitas SDM sangat penting agar kita bisa lebih tanggap dalam menghadapi bencana. Desa-desa ini harus dibina dengan serius,” tambahnya.

Selanjutnya, Agus mengunjungi Dinas Pemadam Kebakaran Kutim (Damkar) untuk mengecek kesiapan sarana dan prasarana dalam penanganan kebakaran, khususnya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang sering melanda wilayah Kutim. Agus menekankan pentingnya koordinasi lintas instansi dalam menghadapi kebakaran hutan.

“Kesiapan sarana dan prasarana sangat penting dalam mengatasi kebakaran yang tidak bisa diprediksi,” ujarnya, sambil menekankan pentingnya koordinasi antara Dinas Pemadam Kebakaran dengan BPBD dan instansi terkait.

Baca Juga :  Pemkab Kutim Studi Tiru Konsep Peternakan Modern di Cipta Visi Farm Magelang

Terakhir, Agus melakukan kunjungan ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kutim. Ia meminta DLH untuk mengadakan Forum Group Discussion (FGD) yang melibatkan seluruh camat se-Kutai Timur untuk membahas penegakan hukum lingkungan hidup. Selain itu, Agus mengingatkan pentingnya percepatan progres kegiatan dan realisasi anggaran tahun 2024.

“Penegakan hukum terkait lingkungan hidup sangat penting untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan,” ujarnya.

Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Dewi, menyambut baik arahan tersebut dan menyatakan kesiapan pihaknya untuk mendukung visi Pjs Bupati. “Kami akan segera menindaklanjuti arahan ini dan mempersiapkan FGD bersama seluruh camat,” ujarnya. (Adv)

Baca terus artikel kami di GoogleNews