Sangatta – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur (Kutim) telah menunjukkan komitmen dalam melibatkan UMKM dalam berbagai kegiatan. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim, Agusriansyah Ridwan, memberikan tanggapan positif terhadap langkah ini, yang dinilai mendorong kesejahteraan masyarakat dan peningkatan ekonomi di Kutim.
“Setiap event apapun di Kutai Timur selalu melibatkan UMKM. Kita melihat Pemerintah Kabupaten Kutai Timur sudah sangat luar biasa melakukan akselerasi untuk mendorong kesejahteraan masyarakat,” kata Agusriansyah.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga menjelaskan, keterlibatan pemerintah untuk memajukan UMKM tidak hanya saat ada event saja, namun juga dari segi pendampingan hingga membuka jalan untuk memasarkan produknya.
“Tidak hanya tampilan UMKM, Pemerintah juga sampai mengurus label, produksi, melakukan pendampingan. Produk yang dianggap khas Kutai Timur, sudah mulai diperjualbelikan ke luar negeri, terakhir di Finlandia. Itu untuk membawa produk kita ke pasar mancanegara,” jelasnya.
Ia menambahkan, hasil dari suatu kebijakan yang diambil oleh pemerintah tidak dapat langsung terlihat langsung begi saja, sebab kebijakan tersebut harus mengalami proses untuk memberikan hasil yang terbaik.
“Dalam satu kebijakan, jangan menilai, hari ini baru dimulai proses, besok sudah kelihatan hasilnya. Paling tidak, tahapan bisa kita baca,” tuturnya.
“Marketnya dicari, disediakan. Produknya disediakan. Label untuk brandingnya dilakukan. Ini merupakan paket yang luar biasa,” sambungnya.
Keterlibatan Pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat tidak hanya di sektor UMKM saja. Agusriansyah membandingkan sektor perkebunan dulu dengan sejak dipimpin Ardiansyah Sulaiman.
“Termasuk di antaranya jalan tani, jalan kebun. Alhamdulillah sekarang, dulu itu, hasil sawit swadaya masyarakat itu dia pikul, bonceng motor. Sekarang mobil sudah bisa masuk,” katanya.
“Menurut saya masih banyak yang memang harus kita support dan kritik konstruktif kepada pemerintah. Tapi banyak juga yang telah dilakukan Pemerintah selama kurang lebih 3 tahun ini,” tandasnya. (adv)
