Ardiansyah Minta Warga Kutim Sepakati Larangan Mudik

oleh -
Ardiansyah Minta Warga Kutim Sepakati Larangan Mudik
PEMKAB KUTIM

SANGATTA, KUTIMPOST.COM – Ardiansyah minta warga Kutim sepakati larangan mudik saat lebaran. Kutai Timur menghadiri undangan Rakor Operasi (Ops) Ketupat Mahakam 2021, gelaran Polres Kutim di ruang rapat kerja Mako Polres Kutim, Selasa (4/5/2021). Dalam kesempatan itu, ia mengatakan jika Ops Mahakam 2021 ini merunut dasar hukum dan menyepakati larangan mudik untuk seluruh warga Kutim.

“Kita harus menaati aturan larangan mudik yang telah ditetapkan untuk mengantisipasi lonjakan angka penyebaran Covid-19 sesuai arahan dari pusat,” tegasnya.

Ardiansyah minta warga

Namun, ia menambahkan aturan ini tak melarang pelaku perjalanan untuk bepergian ke kabupaten/kota lain di Kaltim atau antar daerah asal dengan syarat melengkapi dokumen bebas Covid-19.

Baca Juga :  Yusuf Silambi Sampaikan PU RPJMD Fraksi PDI Perjuangan 2021-2026

“Ini untuk mengantisipasi penularan, saya sarankan di titik pos masuk ke Kutim dijaga ketat dan ada pos rapid tes antigen,” tambahnya.

Dirinya juga menegaskan selain itu Pemkab Kutim juga mematuhi surat edaran (SE) dari Kementerian Agama (Kemenag) untuk tidak melaksanakan takbiran keliling, melakukan Salat Id dengan protokol kesehatan (prokes), tidak melakukan open house dan tidak berwisata.

Sementara itu, Kutim AKBP Welly Djatmoko melaporkan untuk pengetatan di Kutim akan dilakukan sebelum hingga sesudah Hari Raya Idulfitri 1442 H.

“Meskipun sudah ada larangan mudik, kemungkinan masih ada masyarakat yang nekat mudik. Kita akan melakukan antisipasi dengan mendirikan pos terpadu dan pos penyekatan,” tegasnya.

Baca Juga :  APDESI Kutim Silaturahmi Bersama Plt Bupati

Penyekatan (pemblokiran) selama 12 hari, terhitung sejak 6-12 Mei 2021. Dengan melakukan tindakan pengamanan tertutup dan terbuka, melaksanakan patroli di tempat yang berpotensi terjadinya kerumunan, melaksanakan rekayasa arus lalu lintas, melakukan sosialisasi larangan mudik dan pengetatan prokes.

Ada pun pos terpadu wajib juga melakukan patroli di tempat wisata hingga terminal kedatangan. Kegiatan ini turut melibatkan banyak instansi, bukan hanya TNI/Polri saja. Namun bersinergi dengan Satpol PP, BPBD, Damkar, PMI, Dinas Kesehatan (Dinkes), operator terminal, Dishub, Dinas PU dan pihak lain. (adv)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *