Sangatta – Kepala Bagian Kerjasama Sekretariat Kabupaten (Setkab) Kutai Timur (Kutim), Ardiyanto Indra Purnomo, mengungkapkan beberapa tantangan yang dihadapi dalam menjalankan program kerjasama antara pemerintah daerah dan berbagai pihak, khususnya perguruan tinggi. Salah satu tantangan utama yang sering muncul adalah masalah pelaporan dan komunikasi antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan perguruan tinggi yang terlibat.
Ardiyanto menjelaskan bahwa meskipun sudah ada Memorandum of Understanding (MOU) antara Bupati dan rektor perguruan tinggi, implementasi program yang dijalankan sering kali tidak mendapat laporan yang memadai dari pihak yang bersangkutan.
“Tantangannya, meski sudah ada jembatan MOU antara pimpinan Bupati dengan rektor, namun ketika dilanjutkan dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara OPD dan perguruan tinggi, laporan seringkali tidak sampai,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa untuk mengetahui perkembangan kerjasama, pihaknya sering kali harus ‘menjemput bola’ dengan mendatangi langsung OPD atau perguruan tinggi yang terlibat.
“Kadang-kadang saya harus mendatangi pihak perguruan tinggi, misalnya seperti yang saya lakukan dengan STAIS, untuk mengetahui sejauh mana progresnya. Baru setelah saya tanyakan, mereka melaporkan bahwa kerjasama tersebut sudah selesai atau berjalan,” tutur Ardiyanto.
Masalah waktu juga menjadi tantangan tersendiri. Menurut Ardiyanto, jika kegiatan direncanakan mulai Februari, dokumen yang dibutuhkan seharusnya sudah selesai pada bulan tersebut juga. Namun, sering kali ada keterlambatan dalam persiapan, seperti tanda tangan pimpinan yang harus menyesuaikan dengan jadwal tugasnya.
Meskipun demikian, Ardiyanto mengungkapkan bahwa Bagian Kerjasama tetap berusaha menjaga kelancaran hubungan dan komunikasi antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi, meskipun terkadang menghadapi kendala teknis dan administratif yang mempengaruhi kelancaran implementasi program. (Adv)
