KUTIMPOST.COM, Sangatta – Asmawardi, Jalan di Kutim Perlu Kolaborasi APBD dan APBN. Menanggapi kebutuhan dasar masyarakat yang salah satunya ialah peningkatan Infrastruktur jalan, anggota DPRD Kutim, Asmawardi, mengatakan selama Kutai Timur (Kutim) ditetapkan sebagai kabupaten, baru tahun 2022 ini program Kontrak Tahun Jamak atau Multi Years Contract (MYC) tidak dijalankan.
“Kalau tidak ada multi years, di dapil III tidak akan ada peningkatan jalan. Sedangkan perusahaan di sana hanya sektor perkebunan, anggaran CSR mereka terbatas. Paling hanya bisa tambal sulam saja,” Ungkapnya.
Sedangkan, untuk kegiatan di atas Rp10miliar, harus ada persetujuan dari Menteri Keuangan RI, karena membebani dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Terkait permasalahan tersebut, Asmawardi, sangat menyayangkan hal itu. Mengingat, jalan di kawasan Utara Kutim itu dapat maksimal dengan sentuhan APBD dan APBN.
Jika hanya mengandalkan perusahaan, jalan tidak akan baik. Berbeda dengan kecamatan lainnya yang memiliki perusahaan besar, sektor pertambangan dan lainnya.
“Kalau tahun tunggal tidak mungkin bisa menganggarkan besar. Waktunya singkat. Berbeda tahun jamak, anggaran besar waktunya panjang. Tentu bisa lebih maksimal,” paparnya.
Menurutnya, wakil rakyat atasannya rakyat yang telah memilihnya. Sehingga sudah seharusnya memperjuangkan apa yang dibutuhkan atasannya.
Lanjutnya Asmawardi, “Kan kita dipilih rakyat. DPRD ini jabatan musiman, yang menentukan rakyat. Makanya setiap usulan selalu diupayakan untuk direalisasikan. Termasuk untuk memaksimalkan pembangunan jalan di kawasan utara, yang bisa maksimal hanya dengan program tahun jamak,” pungkasnya.
