SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) kembali menggelar Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) pada Rabu (30/10/2024). Dipimpin oleh Achmad Junaidi B, Sekretaris TPPS, rapat ini menghadirkan berbagai pihak untuk memperkuat sinergi dalam mengatasi stunting, salah satu tantangan utama kesehatan di Kutim.
Dalam sambutan tertulisnya, Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Kutim H Agus Hari Kesuma (AHK) menegaskan pentingnya koordinasi lintas sektor. Ia menyebut bahwa penyusunan Peraturan Bupati tentang Percepatan Penurunan Stunting (PPS) 2024 akan menjadi panduan utama seluruh pemangku kepentingan, dari perangkat daerah hingga desa.
“Sinergi yang kuat sangat dibutuhkan agar regulasi ini dapat menjadi acuan bagi seluruh pihak dalam menurunkan prevalensi stunting,” ujarnya.
Dalam rapat ini, Sekretaris TPPS Achmad Junaidi memperkenalkan inovasi “Cap Jempol Stunting.” Program ini berfokus pada edukasi dan sosialisasi langsung kepada masyarakat, dengan sasaran utama remaja putri, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
“Intervensi ini memungkinkan kader lapangan berinteraksi langsung dengan keluarga berisiko, memberikan edukasi tentang gizi seimbang dan pola asuh sehat,” jelas Achmad Junaidi.
Selain itu, TPPS merumuskan strategi lain seperti pemenuhan gizi bagi bayi dan ibu hamil, distribusi suplemen, fortifikasi gizi, serta peningkatan akses sanitasi dan air bersih.
Berdasarkan data e-PPGBM, prevalensi stunting di Kutim menunjukkan tren positif, turun dari 29 persen pada 2023 menjadi 15,7 persen pada September 2024. Jumlah keluarga berisiko stunting (KRS) juga menurun drastis, dari 19.900 pada akhir 2023 menjadi 12.362 pada September 2024.
Angka anak stunting pun menunjukkan perbaikan, dari 1.801 pada Juni 2024 menjadi 1.748 pada September 2024. Kecamatan Muara Bengkal mencatat jumlah anak stunting tertinggi (224 anak), sedangkan Batu Ampar memiliki jumlah terendah (5 anak).
AHK mengingatkan bahwa tantangan sosial dan ekonomi membutuhkan kolaborasi lintas sektor yang solid.
“Kita harus memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme agar target bebas stunting dapat tercapai,” tegasnya.
