Sangatta – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) dan Pemerintah Kabupaten Kutim resmi menandatangani Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026. Penandatanganan dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-11 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025/2026 yang digelar di Ruang Sidang Utama DPRD Kutim, Jumat malam (21/11/2025).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kutim Jimmi, didampingi Wakil Ketua I Sayyid Anjas, serta dihadiri 27 anggota dewan bersama Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman.
Ketua DPRD Kutim Jimmi menegaskan bahwa tercapainya kesepakatan KUA-PPAS merupakan bukti kuatnya koordinasi antara legislatif dan eksekutif. Menurutnya, proses tersebut telah berjalan sesuai amanah regulasi yang mengatur pengelolaan keuangan daerah.
“Alhamdulillah, sinergi yang terbangun dan terpelihara dengan baik telah menghasilkan kesepakatan bersama. Penandatanganan ini juga memenuhi amanah pasal 90 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah,” ujar Jimmi.
Ia juga mengingatkan para anggota DPRD untuk semakin optimal menjalankan fungsi pengawasan agar penggunaan anggaran tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kutai Timur.
“Kami berharap seluruh anggota DPRD semakin proaktif dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan daerah sebagai bagian dari mekanisme check and balance demi kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Bupati Ardiansyah Sulaiman menyampaikan apresiasi atas kerja sama DPRD, khususnya Badan Anggaran, yang dinilai bekerja intens dan tanpa mengenal waktu demi percepatan penyusunan KUA-PPAS 2026.
“Saya berterima kasih kepada teman-teman Banggar yang bekerja sangat luar biasa. InsyaAllah hari Senin kami sudah siap untuk menyampaikan nota anggaran APBD,” tuturnya.
Ardiansyah menambahkan bahwa dengan ditandatanganinya nota kesepakatan tersebut, pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kutim 2026 sudah berada di tahap akhir.
“InsyaAllah Senin kita akan mulai pembahasan simpulan dan selanjutnya menuju penetapan APBD,” pungkasnya. (Adv)
