RDP Forum RT Dengan Anggota DPRD Kutim

oleh -418 views
oleh
RDP Forum RT Dengan Anggota DPRD Kutim
Anggota DPRD Kutim, saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Forum RT
banner 1024x768

KUTIMPOST.COM, – RDP Forum RT Dengan Anggota DPRD . Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dilakukan Forum RT se-, bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan pemerintah di ruang Panel pada Senin (15/05/2023). Dalam RDP tersebut di pimpin oleh ketua Komisi A Bidang Pemerintahan dari Fraksi Nasdem, Piter Palinggi.

Hadir dalam RDP tersebut anggota DPRD, Faizal Racman. David Rante, Novel Tyty Paembonan, Basti Sangga Langi, Ramadhani, Yan, Hepnie, Muhammad Amin, , Adi Sutanto sedangkan dari pihak pemerintah perwakilan DPMDes, BPKAD, Kepala Desa Sangatta Utara serta beberapa perwakilan RT.

Baca Juga :  DPRD Kutim Setujui Raperda PDAM Tirta Tuah Benua di Sahkan Jadi Perda

Dalam RDP yang berlangsung hangat itu, membahas berkaitan dengan usulan pemekaran wilayah RT, khususnya di Sangatta Utara, program pemerintah Dana Rp 50 juta/RT serta permintaan kenaikan honor RT yang di rasa masih tidak sebanding dengan beban kerja yang mereka lakukan.

Anggota Komisi C Bidang Pembangunan Yusuf T Silambi menyebut, terkait pemekaran wilayah, hendaknya perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam dari setiap aspek, selain itu, pihaknya menekankan, saat ini sudah memasuki tahun politik, apabila kebijakan tersebut (Pemekaran) di laksanakan, akan menimbulkan berbagai presepsi di tengah masyarakat.

Baca Juga :  David Rante Pimpin Rapat LKPJ Bupati Kutim Tahun 2022

“Namun terkait kenaikan honor RT, saya mewakili Fraksi PDI Perjuangan akan mendukung secara penuh, karena kita tau, peran RT yang sangat krusial dan menjadi garda terdepan dalam melayani masyarakat,” ujarnya.

Sedangkan, Anggota Komisi D DPRD Kutim, Ramadhani menyebut, terkait masih banyaknya RT yang belum sepenuhnya memahami terkait motede laporan pertanggungjawaban (LPJ) terkait bantuan yang di berikan oleh pemerintah, pihaknya mengusulkan agar, setiap RT di berikan pelatihan maupun Bimbingan teknis yang memadai.

“Karena kalau RT terlambat atau bahkan tidak membuat laporan pertanggungjawaban, ini dampaknya kan kemana-mana,” ucap Politisi PPP ini. (adv)