RDP Forum RT Dengan Anggota DPRD Kutim

oleh -548 views
oleh
RDP Forum RT Dengan Anggota DPRD Kutim
Anggota DPRD Kutim, saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Forum RT

KUTIMPOST.COM, Sangatta – RDP Forum RT Dengan Anggota DPRD Kutim. Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dilakukan Forum RT se-Sangatta Utara, bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim dan pemerintah di ruang Panel Kantor DPRD pada Senin (15/05/2023). Dalam RDP tersebut di pimpin oleh ketua Komisi A Bidang Pemerintahan dari Fraksi Nasdem, Piter Palinggi.

Hadir dalam RDP tersebut anggota DPRD, Faizal Racman. David Rante, Novel Tyty Paembonan, Basti Sangga Langi, Ramadhani, Yan, Hepnie, Muhammad Amin, Yusuf Silambi, Adi Sutanto sedangkan dari pihak pemerintah perwakilan DPMDes, BPKAD, Kepala Desa Sangatta Utara serta beberapa perwakilan RT.

Dalam RDP yang berlangsung hangat itu, membahas berkaitan dengan usulan pemekaran wilayah RT, khususnya di Sangatta Utara, Bantuan program pemerintah Dana Rp 50 juta/RT serta permintaan kenaikan honor RT yang di rasa masih tidak sebanding dengan beban kerja yang mereka lakukan.

Baca Juga :  Ketua BPD Desa Tepian Baru 110, Silaturahmi Ke Ketua DPRD Kutim

Anggota Komisi C Bidang Pembangunan Yusuf T Silambi menyebut, terkait pemekaran wilayah, hendaknya perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam dari setiap aspek, selain itu, pihaknya menekankan, saat ini sudah memasuki tahun politik, apabila kebijakan tersebut (Pemekaran) di laksanakan, akan menimbulkan berbagai presepsi di tengah masyarakat.

“Namun terkait kenaikan honor RT, saya mewakili Fraksi PDI Perjuangan akan mendukung secara penuh, karena kita tau, peran RT yang sangat krusial dan menjadi garda terdepan dalam melayani masyarakat,” ujarnya.

Sedangkan, Anggota Komisi D DPRD Kutim, Ramadhani menyebut, terkait masih banyaknya RT yang belum sepenuhnya memahami terkait motede laporan pertanggungjawaban (LPJ) terkait bantuan yang di berikan oleh pemerintah, pihaknya mengusulkan agar, setiap RT di berikan pelatihan maupun Bimbingan teknis yang memadai.

Baca Juga :  DPRD Kutim Gelar Rapat Paripurna ke 10 Tentang Penyampaian Nota Penjelasan Kepala Daerah Mengenai Raperda APBD TA 2024

“Karena kalau RT terlambat atau bahkan tidak membuat laporan pertanggungjawaban, ini dampaknya kan kemana-mana,” ucap Politisi PPP ini. (adv)