Ketua DPRD Kutim Berikan Tanggapan Terkait Arahan dari KPK

oleh -422 views
oleh
banner 1024x768

Sangatta – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim), Joni memberikan tanggapannya setelah pertemuan dengan perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perwakilan Kalimantan Timur terkait aturan yang diberlakukan KPK.

Dalam kesempatan itu, Joni mengatakan bahwa kunjungan KPK adalah memberikan pengarahan, agar tidak terjadi penyalahgunaan uang dan memberikan  menjelaskan tahapan dalam memproses Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Alhamdulillah, pertemuan dengan KPK perwakilan Kalimantan Timur baru saja selesai. Pembahasan yang disampaikan tidak hanya terkait dengan pencegahan penyalahgunaan dana, tetapi juga tahapan-tahapan dalam proses APBD,” ungkap Joni, usai mengikuti pengarahan dari KPK, Rabu (15/11/2023).

Baca Juga :  Program CSR Harus Lebih Terarah Agar Bermanfaat

“Kalau tahapan tidak dipenuhi, otomatis pasti akan merembet ke permasalahan yang lain, makanya tadi dari pihak KPK minta tahapan yang di sosialisasikan harus di ikuti,” imbuhnya.

Politisi dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu juga menjelaskan bahwa terdapat beberapa tahapan yang belum selesai, seperti data pada tanggal tertentu yang masih belum dimasukkan.

“Data perencanaan terakhir yang disampaikan oleh KPK masih 6,3 persen, data pada bulan September, sedangkan data terakhir yang kita peroleh sudah sampai 31,3 persen. ini prosesnya masih berjalan dan masih ada yang belum dimasukkan. Tetapi diharapkan semuanya akan selesai pada tahap final, seperti yang disampaikan oleh KPK,” pungkasnya.

Baca terus artikel kami di GoogleNews