Sangatta – Permasalahan sampah masih menjadi persoalan klasik yang perlu mendapat perhatian serius oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim). Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kutim, pada tahun 2023, volume sampah di daerah tersebut mencapai 120 juta ton.
Menanggapi hal tersebut, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim, Jimmi, menyampaikan bahwa DLH Kutim sebelumnya telah mengumumkan rencananya untuk mengubah sampah menjadi Energi Baru Terbarukan (EBT). Selain itu, pemerintah juga dikabarkan akan merelokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) ke lokasi yang lebih representatif, serta membangun TPA baru dengan sistem sanitary landfill.
“Namun, sampai saat ini masih belum terealisasi. Rencana tersebut harus memiliki kajian yang matang,” ujar Jimmi kepada awak media beberapa waktu lalu.
Jimmi mengatakan, program EBT tidak dapat berjalan dengan maksimal dikarenakan perawatannya tidak benar-benar dilaksanakan dengan baik dan benar.
Menurutnya, salah satu kendalanya adalah terkait besarnya biaya yang harus dikeluarkan dalam pembangunan infrastruktur program tersebut. Selain itu, DLH Kutim juga masih belum mampu mempresentasikan program tersebut dengan baik.
“Diperkirakan biayanya besar karena infrastrukturnya harus dibangun dari dasar, dan kami juga belum melihat DLH bisa mempresentasikannya,” jelasnya.
Anggota Komisi C DPRD Kutim tersebut juga menerangkan bahwa anggaran yang tersedia saat ini belum cukup untuk menjangkau kebutuhan program tersebut.
“Jika dibandingkan dengan TPA yang ada di Balikpapan, kawasan TPA Kutim memiliki 5 hektare lebih luas daripada Balikpapan yang hanya memiliki luas kawasan 9 hektare. Tentu Kutim membutuhkan biaya yang lebih besar,” ungkap Jimmi.
Jimmi menekankan bahwa saat ini fokus anggaran APBD masih terpusat pada pengembangan infrastruktur di semua kecamatan di Kutim, sehingga rencana pembangunan program EBT harus disusun dengan cermat untuk masuk ke dalam APBN.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut juga menyoroti kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pengelolaannya. Menurutnya, perlu adanya kolaborasi antara pihak DPRD dan DLH untuk mencari solusi yang efektif dalam mengatasi masalah ini.
“Kita masih kekurangan orang untuk mengelola itu. Jadi, yang kita perlukan adalah siapa yang mau bergerak di ruang itu,” terangnya.
Lebih lanjut, Jimmi menegaskan komitmennya untuk terus berkolaborasi dengan DLH dalam mencari solusi pengolahan sampah agar dapat bermanfaat bagi masyarakat Kutai Timur.
“Kita bersama DLH akan berupaya mencari orang-orang yang mampu mengelola dan merencanakan pembangunan ini dengan baik,” pungkasnya. (Adv)
