Ardiansyah : Paling Lama 2023 Permasalahan Lahan Akan Diselesaikan

oleh -737 views
oleh
Ardiansyah Paling Lama 2023 Permasalahan Lahan Akan Diselesaikan

SANGATTA, KUTIMPOST.COM – Ardiansyah : Paling Lama 2023 permasalahan lahan akan diselesaikan. Permasalahan lahan menjadi perhatian serius Bupati Kutai Timur (Kutim) Ardiansyah Sulaiman. Hal tersebut diungkapkannya, saat membuka Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria, Rabu, (9/6/2021) di ruang Meranti, Sekretariat Kabupaten Kutai Timur.

“Sekali lagi saya katakan, harapan besar Rakor hari ini tidak hanya sekedar Rakor diatas meja, tetapi memberikan juknis atau apa nantinya, agar segera menjadi gerakan kita. Dan, saya jadikan kawasan-kawasan ini menjadi prioritas dari visi dan misi ASKB,” tegasnya.

“Dan saya mengatakan kepada masyarakat, Insya Allah paling lama 2023 beberapa wilayah masyarakat akan kita selesaikan,” lanjutnya.

Baca Juga :  Kaltim Prima Coal Salurkan Bantuan Ke Pemkab Kutim Untuk Korban Banjir di 8 kecamatan di Kutim

Pada Rakor Reforma Agraria ini, permasalahan hutan yang ada di Kutai Timur menjadi perhatian serius Bupati Kutim. Yang mana, didalamnya terdapat pemukiman masyarakat. Selain itu, didalamnya juga terdapat lahan usaha masyarakat, serta lahan transmigrasi.

Didepan awak media, Ardiansyah mengatakan, sudah melayangkan surat yang diminta Gubernur Kalimantan Timur, mendampingi surat Gubernur kepada menteri untuk revisi tata ruang Kalimantan Timur.

“Yang pertama, kami sudah melayangkan surat yang diminta oleh Gubernur Kalimantan Timur, mendampingi surat Gubernur kepada Menteri, untuk revisi tata ruang Kalimatan Timur,” ujarnya.

“Permasalahan hutan ini menjadi persoalan yang sensitif, karena didalamnya banyak penduduk Kutai Timur yang sudah beranak-pinak didalamnya. Kita kaitkan Nawacitanya Presiden, lebih mementingkan penduduk didalamnya, ketimbang kepentingan pengusaha,” lanjut Ardiansyah.

Ia juga menyinggung terkait jalan masuk ke Kecamatan Muara Bengkal, yang ramai diperbincangkan oleh masyarakat di media sosial akhir-akhir ini.

Baca Juga :  Kepala BPBD Kutim Tekankan Pentingnya Vaksinasi

“Jika kita mau masuk ke Muara Bengkal, pasti kita memotong kawasan HTI. Sehingga ramai diperbincangkan masyarakat pemerintah tidak mau memperbaiki. Permasalahannya, pemerintah bukan tidak mau memperbaiki, karena itu kawasan HTI,” tegasnya.

“Yang didalamnya ada perusahaan seperti Sinarmas dan yang lainnya. Jadi, kemarin kita minta jalan ini untuk diperbaiki, karena didalamnya ada penduduk dan masih wilayah Kabupaten Kutai Timur,” tutupnya. (adv)